Laut China Selatan merupakan wilayah perairan yang strategis secara geopolitik dan geoekonomik. Kawasan ini menjadi jalur pelayaran internasional yang vital bagi perdagangan global, serta menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, seperti minyak, gas, dan perikanan. Tidak mengherankan jika wilayah ini menjadi sumber sengketa dan potensi konflik di antara negara-negara yang berbatasan langsung maupun tidak langsung dengan Laut China Selatan.

Salah satu negara yang terlibat dalam sengketa di Laut China Selatan adalah Indonesia. Meskipun Indonesia bukan merupakan salah satu pihak yang bersengketa secara langsung, namun Indonesia memiliki kepentingan strategis di kawasan ini. Hal ini dikarenakan Indonesia memiliki beberapa pulau dan wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan, seperti Kepulauan Natuna.

Kepulauan Natuna merupakan gugusan pulau-pulau yang terletak di bagian utara Provinsi Kepulauan Riau, Indonesia. Wilayah ini memiliki arti penting bagi Indonesia, baik dari segi geopolitik, geostrategis, maupun geoekonomik. Secara geopolitik, Kepulauan Natuna merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan. Secara geostrategis, Kepulauan Natuna memiliki posisi yang sangat strategis sebagai pintu gerbang Indonesia di kawasan Asia Tenggara. Sedangkan secara geoekonomik, Kepulauan Natuna menyimpan kekayaan sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi.

Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah menghadapi ancaman terhadap kedaulatannya di Kepulauan Natuna. Hal ini ditandai dengan adanya klaim sepihak dari Tiongkok atas wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna yang masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Tiongkok mengklaim wilayah tersebut sebagai bagian dari "Nine-Dash Line" atau "Sembilan Garis Putus-Putus" yang merupakan peta klaim historis Tiongkok atas sebagian besar Laut China Selatan.

Klaim Tiongkok atas wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna jelas bertentangan dengan hukum internasional, khususnya Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 yang telah diratifikasi oleh Indonesia maupun Tiongkok. Berdasarkan UNCLOS 1982, Indonesia memiliki hak berdaulat atas Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) selebar 200 mil laut dari garis pantai terluar, termasuk di dalamnya Kepulauan Natuna.

Selain itu, klaim Tiongkok atas wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna juga bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional lainnya, seperti prinsip "freedom of the high seas" (kebebasan di laut lepas) dan "innocent passage" (hak lintas damai). Kedua prinsip ini memberikan jaminan bagi kapal-kapal asing untuk melintasi wilayah perairan suatu negara tanpa mengganggu kedaulatan negara tersebut.

Ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna tidak hanya datang dari klaim sepihak Tiongkok, tetapi juga dari aktivitas-aktivitas militer Tiongkok di wilayah tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Tiongkok telah melakukan berbagai aktivitas militer di Laut China Selatan, seperti pembangunan pangkalan militer di pulau-pulau buatan, penempatan sistem pertahanan rudal, serta peningkatan patroli dan latihan militer di wilayah tersebut.

Aktivitas-aktivitas militer Tiongkok di Laut China Selatan, termasuk di sekitar Kepulauan Natuna, telah menimbulkan kekhawatiran bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan tindakan-tindakan Tiongkok tersebut dapat mengganggu stabilitas keamanan di kawasan, serta mengancam kedaulatan Indonesia di wilayah perairan yang berbatasan langsung dengan Laut China Selatan.

Selain itu, ancaman terhadap kedaulatan Indonesia di Kepulauan Natuna juga dapat berasal dari aktivitas-aktivitas ilegal lainnya, seperti penangkapan ikan secara ilegal (illegal fishing) oleh kapal-kapal asing. Kepulauan Natuna yang kaya akan sumber daya perikanan telah menjadi target bagi para pelaku illegal fishing, terutama dari negara-negara tetangga seperti Vietnam dan Tiongkok.

Aktivitas illegal fishing di Kepulauan Natuna tidak hanya merugikan Indonesia secara ekonomi, tetapi juga dapat menimbulkan konflik dengan negara-negara tetangga. Hal ini dikarenakan wilayah perairan di sekitar Kepulauan Natuna merupakan bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia, sehingga penangkapan ikan secara ilegal di wilayah tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran terhadap kedaulatan Indonesia.

Untuk menghadapi ancaman-ancaman tersebut, Indonesia telah melakukan berbagai upaya, baik dalam bidang diplomasi maupun pertahanan. Dalam bidang diplomasi, Indonesia telah melakukan berbagai langkah, seperti menegaskan kembali kedaulatan Indonesia atas Kepulauan Natuna, melakukan dialog dan negosiasi dengan pihak-pihak yang bersengketa, serta memperkuat kerja sama regional dan internasional.

Sementara itu, dalam bidang pertahanan, Indonesia telah meningkatkan kesiapan dan kemampuan pertahanan di wilayah Kepulauan Natuna. Hal ini dilakukan melalui penguatan infrastruktur pertahanan, peningkatan patroli dan pengawasan di wilayah perairan, serta peningkatan kemampuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam menghadapi ancaman di Laut China Selatan.

Upaya-upaya yang dilakukan oleh Indonesia tersebut merupakan langkah-langkah strategis untuk mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), khususnya di Kepulauan Natuna. Namun, mengingat kompleksitas dan dinamika konflik di Laut China Selatan, Indonesia harus terus memperkuat diplomasi dan pertahanan di kawasan ini agar dapat menjaga kepentingan nasionalnya secara efektif.

Indonesia juga perlu memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain, baik di tingkat regional maupun internasional, untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. Hal ini penting dilakukan agar konflik di kawasan ini tidak semakin meluas dan menimbulkan dampak yang merugikan bagi Indonesia maupun negara-negara di sekitarnya.

Selain upaya diplomasi dan penguatan pertahanan, Indonesia juga perlu melakukan langkah-langkah strategis lainnya untuk memperkuat posisi dan kepentingannya di Laut China Selatan, khususnya di Kepulauan Natuna. Beberapa langkah strategis yang dapat dilakukan antara lain:

1.  Meningkatkan pengawasan dan penegakan hukum di wilayah perairan Kepulauan Natuna. Hal ini dapat dilakukan melalui penguatan kapabilitas dan koordinasi antar-instansi terkait, seperti Tentara Nasional Indonesia (TNI), Badan Keamanan Laut (Bakamla), dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2.  Mengembangkan infrastruktur dan fasilitas pendukung di Kepulauan Natuna, seperti pelabuhan, bandara, dan fasilitas logistik. Hal ini akan meningkatkan kemampuan Indonesia dalam melakukan pengawasan dan proyeksi kekuatan di wilayah tersebut.
3.  Meningkatkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Kepulauan Natuna. Hal ini penting untuk memperkuat integrasi wilayah Natuna dengan Indonesia, serta meningkatkan ketahanan ekonomi dan sosial masyarakat setempat.
4. Memperkuat kerja sama dengan negara-negara tetangga, baik di tingkat bilateral maupun multilateral, untuk menciptakan stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan. Kerja sama ini dapat mencakup bidang ekonomi, keamanan, dan pengelolaan sumber daya alam.
5.  Meningkatkan peran Indonesia dalam forum-forum regional dan internasional terkait Laut China Selatan, seperti ASEAN dan PBB. Hal ini akan memperkuat posisi tawar Indonesia dan memungkinkan Indonesia untuk mempengaruhi dinamika konflik di kawasan.

Melalui upaya pertahanan, pembangunan, diplomasi, dan kerja sama internasional, Indonesia berupaya memperkuat posisinya dalam menghadapi ancaman konflik di Laut China Selatan serta mempertahankan kedaulatan dan integritas wilayah di Kepulauan Natuna. Langkah-langkah strategis ini diharapkan dapat menjaga keamanan, keutuhan wilayah, dan kepentingan nasional Indonesia di kawasan yang semakin kompleks dan penuh tantangan.

Ikuti tulisan menarik Cantika Seran lainnya di sini.