Konflik Natuna
Jakarta - Konflik Laut China Selatan telah menjadi isu global karena LCS merupakan salah satu Sea Lines of Communication (SLOC)/Sea Lines of Trade (SLOT) penting dunia. Keselamatan dan keamanan di LCS menjadi kepentingan nasional bagi banyak negara pengguna LCS. Ketidakstabilan di kawasan ini akan mendorong negara berkepentingan menghadirkan kekuatan militernya di kawasan. Amerika secara rutin menghadirkan armada AL-nya untuk menunjukkan niatnya.
Demikian juga negara lain seperti Inggris, Perancis, Australia, Jerman, dan India merupakan negara ekstra kawasan yang meningkatkan intensitas kehadirannya. Tujuan kehadiran sejumlah negara besar ini adalah untuk menciptakan LCS yang bebas dan terbuka. Kepentingan ini tentu berbenturan dengan kepentingan dari China yang membutuhkan LCS sebagai medan penyanggah dalam konsep strategi First-Second Island Chain dalam perspektif pertahanannya terlepas dari sumber daya alam yang potensial di wilayah tersebut.
Konflik di LCS yang kemungkinan menjadi perang terbuka akan membawa dampak pada peningkatan intensitas kehadiran kekuatan militer negara asing di sekitar Indonesia yang tidak saja akan menjadi perlintasan alutsista negara yang berkonflik tetapi wilayah Indonesia bisa menjadi perlintasan senjata yang meningkatkan risiko collateral damage terhadap Indonesia. Keberadaan sejumlah aliansi negara-negara dunia di kawasan seakan mengepung NKRI. Mereka adalah Five Power Defense Agreement (FPDA) yang beranggotakan Inggris, Australia, Selandia Baru, Singapura dan Malaysia, Quadrilateral Security Dialogue (QSD atau QUAD) yang beranggotakan Amerika, Australia, India dan Jepang, serta Australia, UK and US (AUKUS) yang beranggotakan Australia, Inggris dan Amerika.
Lalu ada kerjasama bilateral yang semakin intensif antara negara besar seperti Amerika dengan negara-negara di kawasan menggambarkan adanya potensi peningkatan ketegangan hingga mengarah pada konflik terbuka.
Mencermati keberadaan aliansi-aliansi diatas pada dasarnya menunjukkan adanya peningkatan intensi kepentingan nasional negara-negara dunia untuk membendung pengaruh China di kawasan regional. Konflik LCS sendiri bermula dari klaim sepihak China melalui Nine Dash Line yang hingga saat ini masih digunakan China sebagai dasar historis untuk mengkalim hampir semua wilayah perairan seluas dua juta km persegi. Klaim Nine Dash Line ini berdampak pada hilangnya perairan Indonesia seluas lebih kurang 83.000 km persegi atau 30 persen dari luas laut Indonesia di Natuna. Bukan hanya di Indonesia, negara-negara lain, seperti Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam juga terkena imbas dari klaim Nine Dash Line oleh China ini. Wilayah yang masuk dalam Nine Dash Line, seperti Kepulauan Paracel juga sama-sama diklaim oleh Vietnam dan Taiwan. Sedangkan untuk laut di Kepulauan Spratly, China bersengketa dengan Filipina, Malaysia, Vietnam, dan Brunei Darussalam.
Di sisi lain, Pemerintah Indonesia telah menegaskan tidak akan pernah mengakui Nine Dash Line atau sembilan garis putus-putus yang diklaim China. Pasalnya, hal itu tidak memiliki alasan hukum yang diakui oleh hukum internasional, terutama Konvensi PBB tentang Hukum Laut atau United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS). Dalam UNCLOS, telah ditetapkan batas-batas ZEE dari setiap negara yang kaitannya dengan hak melakukan eksploitasi dan kebijakan lain di wilayah perairannya sesuai hukum laut internasional.
Terkait Natuna, putusan konvensi PBB tentang Hukum Laut yang tertuang dalam UNCLOS 1982 sudah secara jelas memutuskan perairan Natuna adalah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI). Itu berarti Indonesia berhak mengendalikan kekayaan ekonomis di dalamnya. Kegiatan itu termasuk: menangkap ikan, menambang, mengekslporasi minyak, ,menerapkan kebijakan hukumnya, bernavigasi, terbang di atasnya dan menanam pipa-kabel. China pun sebenarnya turut menandatangani UNCLOS, tapi secara sengaja tidak pernah mendefinisikan makna hukum Nine Dash Line.
Konflik Natuna sempat memanas setelah China menuntut Indonesia menghentikan pengeboran minyak dan gas alam (migas) karena mengklaim wilayah itu miliknya. Padahal Indonesia sudah mengatakan bahwa ujung selatan LCS adalah Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) milik RI di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut dan pada 2017 menamai wilayah itu sebagai Laut Natuna Utara.
Bercermin pada kasus sengketa Blok Ambalat dengan Malaysia yang saat itu membuat seorang Presiden SBY hadir di daerah sengketa maka pada kasus Natuna dan LCS pun membuat Presiden Jokowi turut hadir di perairan Natuna dengan background KRI TNI AL. Langkah tersebut tentu dicermati oleh China karena kehadiran seorang kepala negara di daerah sengketa mengandung pesan tersirat bahwa “jangan bermain-main dengan kedaulatan negara kami”.
Dari kasus sengketa Blok Ambalat pulalah terpantik kesadaran pentingnya alutsista TNI yang memiliki daya gentar (deterrence) sehingga tercetus lah Minimum Essential Force (MEF), yaitu proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia. MEF dicanangkan Pemerintah Indonesia pada 2007 oleh Prof. Dr. Juwono Sudarsono, S.H. Sejak saat itu, MEF dibagi menjadi tiga rencana strategis (renstra) hingga tahun 2024.
Pada pelaksanaannya, MEF ternyata cukup membuat negara di kawasan bergejolak karena khawatir akan adanya perlombaan senjata di ASEAN. Seperti saat rencana pengadaan Kapal Selam Kilo Class dari Rusia untuk memperkuat TNI AL, media dan pengamat militer Australia telah heboh dan panik, ditambah dengan pemesanan Sukhoi Su-35 sebagai pengganti F-5 E/F Tiger II yang pada akhirnya diurungkan karena berada di bawah bayang-bayang sanksi CAATSA. Kembali ke kasus Natuna, diakui atau tidak namun fakta bahwa China telah menjadi raksasa baru dalam geopolitik dunia patut diwaspadai oleh Indonesia. Sebagai salah satu mitra dagang terbesar Indonesia, pertumbuhan ekonomi China tentu berbanding lurus dengan anggaran pertahanannya, bahkan baru-baru ini China telah show of force pada dunia dengan launching uji coba kapal induk ketiga mereka (Fujian.red).
Sebuah negara apabila memiliki kapal induk bahkan lebih dari satu tentu bukan perkara receh baik dari segi anggaran, pemeliharaan maupun operasi, karena memiliki kapal induk dapat diartikan sebagai negara aggressor yang siap berlayar kemanapun beserta satuan gugus tempurnya yang umumnya terdiri dari wing tempur udara, kapal destroyer, kapal cruiser dan kapal selam.
Lantas apakah Negara kita merasa inferior dan takut terhadap China? Tentu jawabannya Tidak!!!.
Si vis pacem, para bellum (“Jika kau mendambakan perdamaian, bersiap-siaplah menghadapi perang“), tentu istilah ini sering kita dengar dan perlahan langkah ini pun dilakukan sebagai antisipasi dinamika geopolitik di kawasan. Pemerintah Indonesia tentu tetap memprioritaskan upaya diplomasi dalam penyelesaian sengketa perbatasan berlandaskan prinsip seribu kawan terlalu sedikit, satu musuh terlalu banyak.
Namun Menteri Pertahanan RI yang juga sekaligus Presiden terpilih 2024-2029, Jenderal TNI (HOR) (Purn) Prabowo Subianto telah mengantisipasi agresifitas China dengan memperbaharui alutsista TNI, terutama aspek laut dan udara yang menjadi perisai dan ujung tombak di beranda Ibu Pertiwi ini. Kedatangan Dassault Rafale dalam jumlah cukup signifikan mendongkrak efek daya gentar TNI AU ditambah rencana penempatan Rafale di Skadron Udara 16 Lanud Roesmin Nurjadin yang berhadapan langsung dengan perairan Natuna tentu akan mempercepat proses intercept, belum lagi rencana pengadaan Boeing F-15EX Eagle, KF-21 Boramae, Pesawat peringatan dini dan pengendalian udara (AEW&C) menambah kekuatan unsur udara yang selama ini diemban Sukhoi Su-27/30 Flanker sebagai heavy fighter dan F-16 Fighting Falcon, T-50i Golden Eagle beserta BAe Hawk 100/200 sebagai light dan trainee fighter.
Dari unsur laut pun tak kalah mentereng, rencana pengadaan fregat FREMM, kapal selam Scorpene, korvet dan kapal PPA serta beberapa rudal anti kapal ATMACA akan melengkapi armada kapal perang TNI AL yang selama ini diperkuat rudal Harpoon, Exocet, Yakhont dan C802. Unsur darat yang notabene sebagai benteng terakhir apabila udara dan laut telah dikuasai akan diperkuat Helikopter Black Hawk untuk mendampingi unsur puspenerbad yang selama ini diperkuat AH-64E Apache, Mi-35 Hind dan Mi-17.
Beragam kecanggihan alutsista yang dimiliki akan sia-sia apabila tidak didukung oleh SDM yang profesional, oleh karena itu TNI secara rutin melaksanakan latihan antar kecabangan (TNI AD), Armada Jaya (TNI AL), Angkasa Yudha (TNI AU) maupun latihan gabungan TNI. Hanya saja penulis beropini bahwa selama ini latihan tersebut hanya didoktrin untuk merebut suatu wilayah yang telah dikuasai musuh (attack), penulis berharap tema latihan adalah pertahanan (defense) wilayah yang melibatkan semua unsur baik Kogabwilhan, Kolinlamil, Koarmada maupun Koopsudnas. Tentu kejadian seperti insiden Bawean Tahun 2003 tidak ingin kita alami kembali, bagaimana lambatnya antisipasi kita saat itu ketika rombongan kapal induk dan F/A-18 Hornet Amerika melintas dan bermanuver di wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI).
Radar Kohanudnas telah mendeteksi titik X sebagai objek tak dikenal sekitar pukul 12.00 WIB, namun baru diintercept sekitar pukul 17.00 WIB. Rentang waktu inilah yang penulis harapkan dapat dipangkas. Terlebih apabila kita menengok pada saat panasnya geopolitik pasca referendum Timor-Timur, satu flight F/A-18 dengan leluasa dapat terbang melintas di atas Lanud El Tari, Kupang. Postur pertahanan Indonesia kini memang sudah cukup baik, namun mengingat dalam sengketa Natuna ini kita berhadapan dengan China sebagai raksasa baru maka kita pun harus waspada terhadap segala kemungkinan.
Penulis berharap Pemerintah memberi perhatian serius terhadap ancaman konflik di LCS, di dalam negeri koordinasi terpadu antar kementerian dan lembaga terkait sangat diperlukan baik dari TNI sebagai unsur pertahanan militer, Polairud Polri, Bakamla, Kementerian Kelautan dan Perikanan RI (KKP) dan Kesatuan Penjagaan Laut dan Pantai Republik Indonesia (KPLP) sebagai penegakan yuridiksi teritorial guna melindungi nelayan lokal dan sumber daya alam Indonesia di perairan Natuna. Menanamkan rasa nasionalisme dan cinta tanah air pada penduduk lokal terutama nelayan yang berada di garis depan perairan Natuna agar turut serta menjaga dari gangguan dan ancaman nelayan asing yang terkadang dilindungi oleh coast guard China. Membangun kembali satuan rudal pertahanan udara (Surface to Air Missile/SAM) dan menempatkannya pada titik strategis di sekitar Natuna, dimana pada tahun 1960-an Indonesia mempunyai SAM 75 yang memiliki efek deterrence sehingga membuat negara yang ingin bermain-main dengan Indonesia akan berpikir ulang.
Mengoptimalkan penggunaan drone ataupun UAV guna keperluan patroli pada blind spot area yang tidak ter-cover radar. Doktrin Latgab TNI agar tidak monoton menyerang pada satu titik, sesekali Latgab TNI perlu tema mempertahankan suatu wilayah dari serangan. Begitu pula dalam forum regional dan internasional, Pemerintah Indonesia harus tetap menjaga kedaulatan Natuna melalui jalur diplomasi, Meningkatkan intensitas patroli dan latihan bersama negara sahabat terutama ASEAN di LCS seperti Indopura, Malindo, Ausindo dan Latihan Militer Gabungan ASEAN guna bersama-sama menjaga keamanan LCS sekaligus menunjukkan eksistensi ASEAN pada China bahwa Indonesia memegang pengaruh dan peranan penting di ASEAN.
Melalui opini tulisan ini, penulis berharap dapat menggelorakan kembali rasa nasionalisme terhadap kedaulatan negara kita dan membangkitkan kembali kesadaran untuk bersama saling bahu membahu menjaga kedaulatan NKRI di sanubari anak negeri. Cukuplah Sipadan-Ligitan sebagai pelajaran yang sangat mahal dan jangan sampai terulang kembali, mengingat postur pertahanan kita yang perlahan semakin baik tentunya akan meningkatkan bargaining position dalam kancah diplomasi geopolitik regional maupun internasional.
Penulis : Gita Tamtama Pribadi
Ikuti tulisan menarik Gita Tamtama lainnya di sini.
