Laut Cina Selatan merupakan wilayah strategis yang kaya akan sumber daya alam dan bernilai geopolitis. Berbagai negara pada akhirnya terlibat dalam konflik di daerah ini, seperti Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Indonesia. Klaim bertentangan atas wilayah laut dan kepulauan yang memiliki potensi besar untuk sumber daya perikanan dan energi ialah salah satu hal yang menyebabkan timbulnya konflik ini. Meskipun tidak termasuk dalam klaim Tiongkok, Kepulauan Natuna, yang merupakan bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, turut merasakan dampak konflik yang berkepanjangan yang terjadi di wilayah Laut Cina Selatan. Artikel ini akan mengkaji bagaimana ancaman konflik di Laut Cina Selatan yang dapat mempengaruhi kedaulatan Indonesia, terutama pada sudut pandang ketahanan pangan dari masyarakat nelayan lokal Natuna.
Kedaulatan dan Konflik Laut Cina Selatan
Indonesia telah menegaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan bagian yang tak terpisahkan dari wilayah kedaulatannya. Namun, klaim Tiongkok terhadap "nine dash line" yang mencakup sebagian besar Laut Cina Selatan, termasuk bagian dari Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia di sekitar Natuna, telah menciptakan ketegangan yang meningkat. Tiongkok sering kali mengirim kapal nelayan dan penjaga pantai ke wilayah ini, yang mengakibatkan insiden-insiden yang mengancam keamanan dan kedaulatan Indonesia, terutama kedaulatan perairan Indonesia. Sebagai contoh, pada tahun 2020 terjadi insiden di mana kapal-kapal nelayan Tiongkok yang dikawal oleh kapal penjaga pantai masuk ke dalam wilayah ZEE Indonesia di Natuna, yang kemudian memicu respons tegas dari pemerintah Indonesia.
Dampak pada Ketahanan Pangan Masyarakat Nelayan Lokal Natuna
Ketahanan pangan merupakan situasi di mana seluruh individu memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap makanan yang mencukupi, aman, dan bergizi guna memenuhi kebutuhan serta preferensi makanan mereka agar dapat hidup sehat dan aktif. Komunitas nelayan di Natuna sangat bergantung pada sumber daya laut sebagai sumber penghidupan dan ketahanan pangan mereka. Potensi ancaman konflik di Laut Cina Selatan dapat berdampak terhadap ketahanan pangan mereka melalui berbagai cara.
Pertama, gangguan aktivitas penangkapan ikan. Kehadiran kapal-kapal asing dan tindakan agresif di perairan Natuna seringkali menyebabkan ketidakpastian dan kekhawatiran bagi nelayan lokal untuk berlayar. Kapal-kapal nelayan asing merangsek memasuki wilayah perairan Natuna dengan jarak yang cukup dekat dengan kapal nelayan lokal, sehingga menimbulkan rasa takut bagi nelayan lokal untuk melaut. Selain itu, arogansi nelayan asing dengan kesediaan armada mereka yang jauh lebih besar dari kapal milik nelayan lokal yang masuk secara bebas, menjadikan salah satu alasan yang ditakutkan oleh nelayan lokal, khawatir kapal yang mereka tumpangi akan dicelakai oleh armada asing tersebut. Nelayan yang merasa terancam cenderung mengurangi aktivitas penangkapan ikan, yang secara langsung mempengaruhi pasokan pangan lokal.
Kedua, penurunan hasil tangkapan. Dari kondisi banyaknya masuk kapal-kapal asing secara ilegal dan bebas, kemudian nelayan lokal Natuna dihadapkan kembali pada kondisi penurunan hasil tangkapan ikan yang mereka dapatkan. Konflik dan persaingan yang meningkat di wilayah perairan yang kaya sumber daya dapat menyebabkan overfishing. Nelayan lokal Natuna menghadapi penurunan hasil tangkapan, dikarenakan sumber daya ikan di laut mereka dicuri dan dibawa oleh kapal-kapal berbendera asing tersebut. Kondisi ini pada akhirnya mengancam pendapatan dan akses mereka terhadap sumber pangan utama mereka.
Ketiga, Kerusakan Lingkungan Laut. Tindakan ilegal fishing di laut Natuna dan eksploitasi sumberdaya laut yang dilakukan secara brutal oleh kapal asing yang berlayar masuk ke perairan Natuna dapat dikhawatirkan akan menyebabkan kerusakan pada ekosistem laut. Penggunaan bom, racun kimia dan pukat harimau yang secara jelas dilarang dengan maksud melindungi biota laut lainnya, dilanggar secara sadar. Hal ini dapat mengakibatkan rusaknya terumbu karang dan habitat laut lainnya, yang pada akhirnya akan mengurangi produktivitas perikanan jangka panjang dan berdampak buruk pada ketahanan pangan nelayan lokal.
Keempat, konflik dan ketidakpastian ekonomi. Ketidakstabilan yang disebabkan oleh konflik juga memberikan dampak negatif terhadap perekonomian lokal. Ketika para nelayan lokal merasa terancam dan pendapatan mereka menurun, maka daya beli mereka untuk memenuhi kebutuhan pokok juga ikut menurun. Hal ini akan berdampak pada mengurangi kemampuan mereka dalam memperoleh makanan yang cukup dan bergizi, sehingga memperparah situasi ketahanan pangan.
Upaya Pemerintah Indonesia
Upaya Pemerintah Indonesia dalam hal menanggulangi ancaman konflik yang berlangsung di Laut Cina Selatan yang telah bergulir selama ini sudah dijalankan pada beberapa langkah.
- Penguatan Pertahanan di Natuna
Penguatan pertahanan di Natuna juga melibatkan peningkatan kerjasama dengan negara-negara lain dalam hal keamanan maritim, seperti patroli bersama dan pertukaran informasi intelijen. Langkah ini diambil sebagai respons terhadap meningkatnya ketegangan di Laut China Selatan dan upaya klaim wilayah yang dilakukan oleh beberapa negara di kawasan tersebut. Pemerintah juga telah meningkatkan anggaran pertahanan untuk memperkuat kehadiran militer di Natuna, termasuk pengadaan peralatan militer yang lebih canggih dan modern. Selain itu, pemerintah juga terus melakukan pelatihan dan peningkatan kualitas personel militer yang bertugas di Natuna. Dengan penguatan pertahanan di Natuna, diharapkan wilayah rawan konflik politis tersebut dapat terus aman dan terjaga dari ancaman yang mungkin datang. Langkah ini juga merupakan bentuk komitmen pemerintah dalam menjaga kedaulatan negara dan melindungi kepentingan nasional di wilayah perbatasan.
- Pengembangan Ekonomi Lokal
Pengembangan ekonomi lokal merupakan suatu strategi yang penting dalam upaya meningkatkan perekonomian di daerah. Pemerintah telah menyadari pentingnya memperkuat sektor ekonomi lokal sebagai salah satu cara untuk mengurangi kesenjangan ekonomi antar daerah dan menciptakan lapangan kerja yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang telah diambil oleh pemerintah adalah meluncurkan program pemberdayaan nelayan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan lokal dengan memberikan mereka akses ke sumber daya dan teknologi yang diperlukan untuk meningkatkan hasil tangkapan mereka. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk peralatan modern, seperti kapal tangkap ikan yang dilengkapi dengan peralatan navigasi dan alat tangkap yang efisien. Selain itu, pemerintah juga memberikan pelatihan dan pendidikan kepada nelayan lokal agar mereka dapat mengoptimalkan potensi perikanan di daerah mereka.
Selain program pemberdayaan nelayan, pemerintah juga fokus pada peningkatan fasilitas pelabuhan. Fasilitas pelabuhan yang baik sangat penting dalam mendukung kegiatan ekonomi lokal, terutama dalam sektor perikanan. Pemerintah telah melakukan investasi dalam pembangunan dan perbaikan infrastruktur pelabuhan, seperti dermaga, gudang, dan fasilitas penanganan ikan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan kapasitas pelabuhan, sehingga memudahkan nelayan lokal dalam mengangkut hasil tangkapan mereka ke pasar.
Selain itu, pemerintah juga memberikan dukungan teknologi perikanan kepada nelayan lokal. Teknologi perikanan modern dapat membantu nelayan dalam meningkatkan hasil tangkapan dan kualitas hidup mereka. Pemerintah memberikan bantuan dalam bentuk peralatan dan teknologi perikanan yang canggih, seperti alat penangkapan ikan yang ramah lingkungan dan sistem pemantauan tangkapan ikan. Dengan adanya teknologi ini, diharapkan ekonomi lokal dapat tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan.
- Diplomasi dan Kerjasama Internasional
Indonesia berperan aktif dalam diplomasi internasional untuk menyelesaikan konflik di Laut Cina Selatan dengan cara yang damai. Dengan melibatkan diri dalam ASEAN dan forum-forum internasional lainnya, Indonesia memperjuangkan penyelesaian sengketa berdasarkan prinsip hukum internasional, khususnya UNCLOS (United Nations Convention on the Law of the Sea). Selanjutnya, melalui partisipasinya dalam ASEAN, Indonesia bekerja sama dengan negara-negara anggota lainnya untuk mencapai konsensus dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Indonesia berkomitmen untuk mempromosikan dialog dan negosiasi sebagai cara utama untuk mencapai perdamaian dan stabilitas di kawasan tersebut. Kemudian, Indonesia juga aktif dalam forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Konferensi Tingkat Tinggi Asia Timur (EAS) untuk memperjuangkan penyelesaian yang adil dan berdasarkan hukum. Indonesia menggunakan platform ini untuk mengadvokasi pentingnya menghormati kedaulatan negara-negara di Laut Cina Selatan dan menghindari tindakan yang dapat memperburuk ketegangan.
Indonesia juga secara konsisten mengacu pada UNCLOS sebagai kerangka hukum yang harus menjadi dasar penyelesaian sengketa di Laut Cina Selatan. UNCLOS memberikan pedoman yang jelas tentang batas-batas maritim, hak-hak dan kewajiban negara-negara di laut, serta penyelesaian sengketa. Indonesia mendorong semua pihak yang terlibat untuk menghormati dan mematuhi ketentuan UNCLOS dalam menyelesaikan perselisihan. Dalam upaya diplomasi internasional ini, Indonesia juga berperan sebagai mediator antara negara-negara yang terlibat dalam sengketa di Laut Cina Selatan. Indonesia berusaha untuk memfasilitasi dialog dan negosiasi antara pihak-pihak yang berselisih, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan keduabelah pihak.
Perspektif Ketahanan Pangan Masyarakat Nelayan Lokal Natuna Jangka Panjang
Untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan lokal Natuna, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini termasuk:
- Pengelolaan Sumber Daya Laut yang Berkelanjutan
Upaya pengelolaan sumber daya laut Natuna yang berkelanjutan memerlukan serangkaian tindakan yang perlu diambil untuk melindungi ekosistem laut dan memastikan bahwa penangkapan ikan dilakukan secara sah, aman, dan mengikuti prinsip-prinsip keberlanjutan bagi lingkungan di Natuna. Pertama, diperlukan penegakan hukum yang ketat terhadap praktik penangkapan ikan ilegal, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. Hal ini dapat dilakukan melalui peningkatan patroli dan pengawasan di perairan Natuna, serta kerjasama antara pemerintah, lembaga penegak hukum, dan masyarakat lokal. Penegakan hukum yang efektif akan memberikan sanksi yang tegas bagi pelaku ilegal, sehingga dapat mengurangi penangkapan ikan yang berlebihan dan merusak ekosistem laut. Kedua, perlu dilakukan pengaturan yang ketat terhadap alat tangkap ikan yang digunakan. Penggunaan alat tangkap yang merusak seperti bom ikan, pukat harimau, dan trawl harus dilarang atau diatur dengan ketat. Penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan seperti jaring insang dan jaring pukat yang selektif harus didorong. Selain itu, penggunaan alat tangkap yang ramah lingkungan juga dapat membantu menjaga keberlanjutan sumber daya ikan di Natuna.
- Perlindungan Lingkungan Laut
Upaya untuk mengurangi dampak kerusakan lingkungan laut melalui pengawasan ketat terhadap aktivitas maritim ilegal dan rehabilitasi ekosistem yang rusak harus ditingkatkan. Perlindungan lingkungan laut akan mendukung kesehatan jangka panjang populasi ikan dan sumber daya laut lainnya. Perlunya dilakukan pemantauan dan penelitian yang intensif terhadap ekosistem laut Natuna, dengan melibatkan dinas terkait yang mengusai betul wawasan kelautan tersebut. Pemantauan yang rutin terhadap populasi ikan, kondisi terumbu karang, dan kualitas air laut akan memberikan informasi penting untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan sumber daya laut. Pengamatan dan evaluasi perlindungan biota laut juga perlu dilakukan untuk memahami dinamika ekosistem laut Natuna dan mengidentifikasi spesies ikan yang rentan terhadap penangkapan berlebihan.
- Peningkatan Kapasitas Adaptasi Nelayan
Memberikan pelatihan dan pemahaman lebih terkait sistem keberlanjutan kepada nelayan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam menghadapi perubahan yang disebabkan oleh konflik dan tantangan lingkungan. Dengan demikian, nelayan akan lebih siap dan mampu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi, sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan dan keberlanjutan usaha perikanan mereka. Ini termasuk diversifikasi sumber pendapatan dan adopsi teknologi baru dalam penangkapan ikan dan pengolahan hasil laut. Selain itu, kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti pemerintah, lembaga riset, dan organisasi non-pemerintah juga dapat membantu dalam meningkatkan kemampuan adaptasi nelayan. Dengan adanya upaya ini, diharapkan nelayan dapat tetap bertahan dan berkembang di tengah perubahan yang terus terjadi di sektor perikanan.
Kesimpulan
Ancaman konflik di Laut Cina Selatan merupakan tantangan serius bagi kedaulatan Indonesia dan ketahanan pangan masyarakat nelayan lokal di Natuna. Gangguan terhadap aktivitas penangkapan ikan, penurunan hasil tangkapan, kerusakan lingkungan laut, dan ketidakpastian ekonomi merupakan beberapa dampak negatif yang dirasakan oleh nelayan lokal. Upaya pemerintah Indonesia dalam memperkuat pertahanan, mengembangkan ekonomi lokal, dan berpartisipasi dalam diplomasi internasional adalah langkah-langkah penting untuk mengatasi ancaman ini.
Namun, untuk memastikan ketahanan pangan yang berkelanjutan bagi masyarakat nelayan lokal Natuna, diperlukan pendekatan yang lebih holistik. Ini termasuk pengelolaan sumber daya laut yang berkelanjutan, perlindungan lingkungan laut, dan peningkatan kapasitas adaptasi nelayan terhadap perubahan yang disebabkan oleh konflik. Hanya dengan demikian, kedaulatan ketahanan pangan Indonesia di Laut Cina Selatan dapat terjaga dengan baik.
Referensi
Agusman, D. D. (2023). Natuna Waters: Explaining a Flashpoint Between Indonesia and China. Indonesian Journal of International Law, 20(4), 617–648. https://doi.org/10.17304/ijil.vol20.4.1
Food and Agriculture Organization. (2015). "Impact of climate change on fisheries and aquaculture."
Indonesian Ministry of Defense. (2020). "Indonesia Strengthens Military Presence in Natuna."
Issha Harruma, N. N. N. (2022). Dampak Ilegal Fishing dan Upaya Penanganannya. https://nasional.kompas.com/read/2022/05/19/00150021/dampak-illegal-fishing-dan-upaya-penanganannya?page=all
Mahabror, D., & Hidayat, J. J. (2018). ANALISIS KERUGIAN EKONOMI AKIBAT ILLEGAL FISHING DI ZONA EKONOMI EKSKLUSIF PERAIRAN NATUNA. Prosiding Seminar Nasional Kelautan Dan Perikanan IV, IV, 263–270.
Maritime Executive. (2020). "Indonesia and China’s Clashing Claims in the Natuna Islands."
Ministry of Marine Affairs and Fisheries, Indonesia. (2019). "Empowering Fishermen in Natuna."
Natuna Sea: Threat and Challenge for Indonesia Energy Security | The Purnomo Yusgiantoro Center. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from https://www.purnomoyusgiantorocenter.org/natuna-sea-threat-and-challenge-for-indonesia-energy-security/
South China Sea: Chinese ship forces US destroyer off course. (n.d.). Retrieved May 29, 2024, from https://www-bbc-com.translate.goog/news/world-asia-45718000?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=id&_x_tr_hl=id&_x_tr_pto=sc&_x_tr_hist=true
Studi, P., & Hukum, I. (2018). PENYELESAIAN SENGKETA ILEGAL FISHING DI WILAYAH LAUT. 1, 51–58
Ikuti tulisan menarik Hariswati Rachmadani Putri lainnya di sini.
