Laut China Selatan, bagaikan mutiara yang diperebutkan, menjadi arena ambisi raksasa bagi negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Di balik gemerlap sumber daya alam dan jalur pelayaran strategis, terbentang sengketa maritim yang kian memanas, bagaikan bara di bawah abu. Bagi Indonesia, sengketa ini bukan hanya cerita dari kejauhan, tetapi ancaman nyata yang mengintai kedaulatan bangsa.
Klaim Sembilan Garis Putus-Putus China, bagaikan gurita raksasa, mencengkeram sebagian besar wilayah Laut China Selatan. Klaim ambisius ini, bertentangan dengan hukum internasional dan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS), menimbulkan ketegangan dengan negara-negara tetangga, termasuk Indonesia.
Indonesia, dengan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) yang luas di Laut Natuna Utara, tak luput dari incaran ambisi China. Aktivitas ilegal penangkapan ikan dan patroli maritim agresif China, menjadi bukti nyata pelanggaran kedaulatan Indonesia.
Ancaman ini bukan sekadar pelanggaran wilayah, tetapi juga berpotensi memicu konflik terbuka. Konflik di Laut China Selatan, bagaikan bom waktu yang siap meledak, mengancam stabilitas kawasan dan berimplikasi serius bagi keamanan maritim Indonesia.
Upaya Menangkis Gelombang Ambisi
Di tengah pusaran ambisi ini, Indonesia harus berdiri teguh dalam menjaga kedaulatannya. Diplomasi yang cerdas dan tegas, disertai penguatan maritim nasional, menjadi kunci utama.
Langkah-langkah konkret yang perlu diambil:
1. Penguatan TNI AL: Meningkatkan kekuatan TNI AL, termasuk di wilayah perbatasan maritim, perlu dilakukan untuk menunjukkan keseriusan Indonesia dalam melindungi wilayahnya. Hal ini meliputi modernisasi persenjataan, peningkatan pelatihan personel, dan penambahan armada maritim.
2. Kerjasama Internasional: Memperkuat kerjasama dengan negara-negara ASEAN dan negara-negara lain yang memiliki kepentingan sama, menjadi langkah strategis untuk melawan hegemoni China. Hal ini dapat dilakukan melalui berbagai forum, seperti ASEAN Maritime Forum (AMF) dan East Asia Summit (EAS).
3. Penegakan Hukum Maritim: Meningkatkan penegakan hukum maritim di wilayah ZEE Indonesia untuk mencegah aktivitas ilegal, seperti penangkapan ikan secara liar dan penyelundupan.
4. Diplomasi Proaktif: Melakukan diplomasi proaktif di berbagai forum internasional untuk menyuarakan hak dan kepentingan Indonesia di Laut China Selatan.
5. Pelibatan Masyarakat: Melibatkan masyarakat dalam upaya menjaga kedaulatan maritim. Kesadaran maritim dan rasa cinta tanah air harus ditanamkan sejak dini. Generasi muda harus didorong untuk memahami pentingnya laut bagi kelangsungan hidup bangsa dan berperan aktif dalam menjaga kekayaan maritim Indonesia.
Solusi Jangka Panjang:
1. Penyelesaian Sengketa Secara Damai: Mendorong penyelesaian sengketa di Laut China Selatan secara damai melalui jalur diplomasi dan hukum internasional. Indonesia dapat mengambil peran aktif dalam mendorong negosiasi dan mediasi antara negara-negara yang bersengketa.
2. Memperkuat Regimen Hukum Maritim: Mendukung penguatan rezim hukum maritim internasional, seperti UNCLOS, untuk memastikan kepastian hukum dan stabilitas di laut.
3. Membangun Ekonomi Maritim yang Berkelanjutan: Mengembangkan ekonomi maritim yang berkelanjutan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pesisir dan menjaga kelestarian laut.
Menjaga Laut untuk Generasi Penerus
Laut China Selatan bukan hanya milik segelintir negara, tetapi milik dunia. Indonesia, sebagai negara maritim dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, memiliki hak dan tanggung jawab untuk menjaga lautnya. Menjaga kedaulatan di Laut China Selatan, bukan hanya untuk masa kini, tetapi juga untuk masa depan generasi penerus bangsa.
Melalui upaya kolektif dan diplomasi yang cerdas, Indonesia dapat menavigasi gelombang ambisi di Laut China Selatan dan menjaga kedaulatan maritimnya. Dengan laut yang aman dan sejahtera, Indonesia dapat terus maju dan mewujudkan cita-citanya sebagai negara maritim yang kuat dan berdaulat.
Ikuti tulisan menarik Ratih Mahardhika Putri lainnya di sini.
