ANCAMAN KONFLIK DI LAUT CHINA SELATAN
TERHADAP KEDAULATAN INDONESIA
Oleh: Intan Sofiana
Laut China Selatan merupakan wilayah perairan strategis yang sering menjadi sumber konflik antara negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Perebutan kepemilikan kedaulatan atas wilayah ini telah berlangsung selama beberapa periode yang melibatkan negara-negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan. Meskipun Indonesia tidak mengklaim kepemilikan atas wilayah tersebut, namun situasi konflik di Laut China Selatan dapat mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia.
Mengapa “Konflik di Laut China Selatan” dapat menjadi acaman bagi Kedaulatan Indonesia?
Beberapa alasan mengapa konflik ini bisa menjadi acaman bagi Kedaulatan Indonesia. Jika konflik ini tetap berlangsung dapat mengganggu sistem perdagangan di Indonesia. Indonesia memiliki kepentingan untuk menjaga stabilitas keamanan di Laut Cina Selatan, karena jalur laut ini merupakan jalur pelayaran internasional yang sangat penting bagi perdagangan dan pasokan energi Indonesia. Sekitar 40% perdagangan Indonesia melewati perairan ini, termasuk ekspor minyak dan gas bumi dari wilayah timur Indonesia ke wilayah barat. Konflik terbuka di Laut Cina Selatan dapat mengganggu perdagangan dan pasokan energi Indonesia. Indonesia juga memiliki kepentingan dalam mempertahankan hak berdaulat di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) dan landas kontinen yang tumpang tindih dengan klaim Cina di Laut China Selatan. Cina mengklaim hampir seluruh wilayah Laut China Selatan dengan menggunakan konsep "Sembilan Garis Putus-putus" yang mencakup wilayah ZEE dan landas kontinen Indonesia di sekitar Kepulauan Natuna. Klaim ini bertentangan dengan Konvensi Hukum Laut PBB 1982 yang diakui oleh Indonesia dan sebagian besar negara di dunia. Indonesia memiliki kepentingan vital di Laut China Selatan. Wilayah perairan ini merupakan jalur pelayaran utama bagi perdagangan internasional dan menjadi penghubung penting antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Lebih dari sepertiga aktivitas perdagangan laut Indonesia berlangsung di kawasan ini, dengan nilai mencapai ratusan miliar dolar setiap tahunnya.
Apa akibat dari konflik ini bagi kedaulatan Indonesia?
Konflik di Laut China Selatan dapat memicu keberlanjutan sengketa perbatasan maritim dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia dan Vietnam. Kedua negara ini juga memiliki klaim atas wilayah yang tumpang tindih dengan klaim Cina di Laut China Selatan. Jika konflik meluas, hal ini dapat memicu konflik baru antara Indonesia dengan negara-negara tetangga tersebut. Indonesia juga khawatir bahwa konflik di Laut China Selatan dapat memicu persaingan kekuatan besar antara Amerika Serikat dan Cina di kawasan ini. Amerika Serikat telah menegaskan kepentingannya dalam menjaga kebebasan navigasi di Laut China Selatan, sementara tiongkok berupaya untuk memperluas pengaruhnya di wilayah tersebut. Persaingan kekuatan besar ini dapat menyeret Indonesia ke dalam konflik yang tidak dikehendaki dan mengancam stabilitas keamanan nasional di Indonesia.
Apa yang akan terjadi jika konflik ini tetap berlanjut?
Jika konflik yang terus berlanjut di Laut China Selatan maka dapat mengancam stabilitas dan keamanan jalur pelayaran tersebut. Tiongkok, dengan klaim wilayah yang ambisius dan agresif, telah melakukan upaya militerisasi di beberapa pulau dan karang di wilayah sengketa. Tindakan ini mengundang reaksi keras dari negara-negara tetangga dan meningkatkan ketegangan regional. Selain itu, potensi insiden militer yang tidak disengaja juga menjadi ancaman nyata bagi kedaulatan Indonesia. Jika terjadi konfrontasi antara negara-negara yang bersengketa, Indonesia dapat terjebak dalam situasi yang tidak diinginkan. Hal ini dapat memaksa Indonesia untuk terlibat dalam konflik atau bahkan menjadi sasaran serangan silang akibat kesalahpahaman atau insiden tak terduga.Ancaman lain yang tidak kalah serius adalah kemungkinan terjadinya kerusakan lingkungan laut akibat konflik di Laut China Selatan. Peningkatan aktivitas militer di wilayah ini dapat menyebabkan pencemaran, kerusakan terumbu karang, dan gangguan ekosistem laut yang berdampak langsung pada wilayah perairan Indonesia. Hal ini dapat mengancam sumber daya alam laut yang menjadi tumpuan kehidupan bagi masyarakat pesisir Indonesia.
Lalu apa yang akan dilakukan Indonesia untuk mempertahankan kedaulatannya?
Untuk menghadapi ancaman ini, Indonesia telah mengambil beberapa keputusan. Pertama, Indonesia harus terus menegaskan prinsip bebas aktif di dalam politik luar negerinya dengan menolak untuk terlibat dalam konflik dan memprioritaskan diplomasi untuk menyelesaikan sengketa secara damai. Kedua, Indonesia harus terus meningkatkan kapabilitas pertahanan di wilayah perbatasan maritim terutama di sekitar Kepulauan Natuna dengan membentuk kekuatan militer dan meningkatkan patroli keamanan laut. Ketiga, Indonesia harus aktif mendorong penyelesaian sengketa Laut China Selatan melalui forum-forum regional seperti ASEAN dan ARF (ASEAN Regional Forum). Indonesia juga harus mendorong semua pihak untuk menghormati Konvensi Hukum Laut PBB 1982 dan mematuhi prinsip-prinsip seperti penyelesaian sengketa secara damai, tidak menggunakan kekerasan, dan menghormati hukum internasional. Keempat, Indonesia terus memperkuat hubungan bilateral dan kerja sama dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara, termasuk negara-negara yang terlibat dalam sengketa Laut China Selatan. Hal ini bertujuan untuk membangun kepercayaan dan mengurangi risiko konflik yang dapat mengancam stabilitas regional. Konflik di Laut China Selatan bukanlah masalah yang dapat diabaikan begitu saja oleh Indonesia. Sebagai negara maritim yang berdaulat, Indonesia harus proaktif dalam menghadapi ancaman ini dan memastikan bahwa kedaulatan serta kepentingan nasionalnya terlindungi. Hanya dengan upaya kolektif dan kerja sama regional yang kuat, stabilitas dan keamanan di Laut China Selatan dapat terjaga, sehingga Indonesia dapat terus memanfaatkan potensi maritim yang dimilikinya secara aman dan berkelanjutan.
Ikuti tulisan menarik INTAN SOFIANA lainnya di sini.
