"Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan, Anda dapat mengubah dunia”
Ungkapan dari seorang Nelson Mandela yang merupakan tokoh perdamaian dari Afrika Selatan tersebut tentu memiliki alasan kuat bahwa dengan pendidikan segala sesuatu yang diharapkan dapat diubah sehingga pendidikan menjadi satu hal penting yang harus dimiliki oleh sebuah bangsa jika ingin menjadi bangsa yang besar dan diakui keberadaannya. Sebagai bukti, bahwa hampir sebagian besar Negara maju di seluruh dunia ternyata memiliki kualitas pendidikan yang baik sehingga memberikan pengaruh serta dampak yang besar kepada Negara tersebut.
Beberapa Negara di seluruh dunia menempatkan pendidikan sebagai fokus utama perhatian yang harus dikelola serta dikembangkan dengan baik karena indikator keberhasilan sebuah Negara salah satunya dilihat dari bidang pendidikan. Dalam rangka mewujudkan hal tersebut salah satu yang dilakukan oleh setiap Negara adalah dengan mengalokasikan dana anggaran yang dapat digunakan untuk pengembangan dan kemajuan di bidang pendidikan. Indonesia menjadi Negara yang mengalokasikan sumber pendapatan Negara untuk alokasi anggaran pendidikan dengan jumlah yang besar setiap tahunnya dimana pada tahun 2023 anggaran pendidikan yang dialokasikan mencapai Rp612,2 triliun dan meningkat menjadi Rp660,8 triliun pada tahun 2024 atau 20% APBN 2024.
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, sumber pendapatan negara terbagi menjadi tiga jenis yaitu Pajak, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dan Hibah dimana sumber pendapatan Negara yang utama adalah Pajak yang memiliki presentase sekitar 80% dari total pendapatan Negara. Dengan jumlah pendapatan Negara yang begitu besar dari sektor pajak, Negara dapat mengalokasikan anggaran untuk berbagai macam kebutuhan termasuk alokasi dana untuk anggaran pendidikan.
Berbagai macam kebijakan serta program di sektor pendidikan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh pemerintah dapat berjalan dengan baik salah satunya bersumber dari pendapatan Negara berupa pajak sehingga dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Tidak dapat dipungkiri bahwa pendidikan di Indonesia butuh perhatian dan pembenahan sehingga alokasi dana yang diberikan oleh pemerintah termasuk yang tertinggi dari sektor manapun.
Dalam rangka mewujudkan upaya tersebut maka terdapat beberapa kebijakan serta program yang dilakukan oleh pemerintah mulai dari jenjang PAUD hingga Perguruan Tinggi diantaranya yaitu peningkatan sarana dan prasarana pendidikan kemudian peningkatan layanan pendidikan di Indonesia serta peningkatan terhadap kualitas guru di Indonesia.
Peningkatan terhadap sarana dan prasarana pendidikan salah satunya dilakukan dengan renovasi serta pembangunan terhadap bangunan sekolah yang memiliki kondisi tidak layak. Keadaan ini tersebar di setiap daerah serta kelengkapan berbagai macam fasilitas sekolah yang dapat menunjang terciptanya pembelajaran yang baik dan berpihak bagi peserta didik. Peningkatan terhadap layanan pendidikan dilakukan dengan adanya kebijakan sekolah gratis yang diterapkan oleh setiap pemerintah daerah terhadap sekolah yang berstatus negeri.
Bantuan beasiswa atau bantuan sosial kepada peserta didik yang membutuhkan juga dapat diberikan. Selain itu juga perlu pembukaan satuan pendidikan yang baru mulai dari tingkat SD hingga SMA/SMK di berbagai macam daerah sebagai upaya untuk meningkatkan layanan pendidikan kepada masyarakat.
Selain itu di perguruan tinggi, pemerintah membuka pula program beasiswa LPDP yang dapat digunakan oleh mahasiswa untuk pendidikan di dalam negeri maupun di luar negeri serta pembukaan beberapa kampus negeri yang saat ini terdapat di berbagai macam daerah di Indonesia. Selanjutnya peningkatan terhadap kualitas guru dimana pemerintah membuka berbagai macam program untuk peningkatan dan pengembangan bagi para guru. Contohnya, adalah Program Guru Penggerak serta berbagai macam pelatihan lainnya.
Program lainnya adalah peningkatan kualitas guru melalui program sertifikasi pendidik sehingga dengan berbagai macam kebijakan serta program tersebut semakin menambah profesionalisme guru yang nantinya akan berdampak dalam kegiatan pembelajaran di sekolah kepada peserta didik. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah adalah dengan peningkatan status guru sebagai ASN PPPK, kebijakan ini tentunya begitu diharapkan oleh setiap guru yang diantaranya bahkan telah mengabdi hingga puluhan tahun sebagai guru honorer di berbagai jenjang sekolah.
Dengan segala kebijakan serta program yang baik di bidang pendidikan tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari sektor pajak yang menjadi penyumbang sumber pendapatan Negara yang terbesar di Indonesia karena alokasi dana anggaran pendidikan tersebut salah satunya berasal dari pajak yang turut berkontribusi dalam kemajuan pendidikan di Indonesia. Sebagai salah satu upaya untuk mewujudkan hal tersebut tentunya dibutuhkan juga peran serta masyarakat untuk taat dalam membayar pajak karena pendapatan yang diterima oleh Negara bersumber dari pajak yang dibayarkan oleh masyarakat sehingga pembangunan di sektor pendidikan dapat berkelanjutan dan berkesinambungan di berbagai macam wilayah di Indonesia.
Namun perlu dijelaskan kepada publik berapa persentase dari sektor pajak yang digunakan untuk alokasi dana pendidikan sehingga masyarakat mengetahui bahwa pajak yang dibayarkan setiap tahunnya digunakan untuk kepentingan pendidikan. Dengan adanya pajak yang dibayarkan oleh masyarakat tersebut maka dampaknya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat itu sendiri termasuk yang berada di daerah tertingal dan terpencil yang selama ini sulit untuk mendapatkan akses serta layanan pendidikan yang memadai. Secara keseluruhan pendidikan menjadi satu hal yang penting bagi masyarakat begitupun dengan pajak karena dengan pajak yang dibayarkan oleh masyarakat kepada Negara secara tidak langsung dapat berkontribusi untuk membangun kemajuan dunia pendidikan di Indonesia.
Ikuti tulisan menarik M. Alfian Nugraha Fauzi lainnya di sini.
