Kemdikbudristek melalui Kepala Badan Standar, kurikulum, dan Asesmen Pendidikan Anindito Utomo menegaskan bahwa salah satu tujuan utama merdeka belajar adalah untuk menumbuhkan kemampuan dan budaya literasi. Dengan fokus yang kuat pada literasi, kurikulum merdeka mengajak semua murid di Indonesia untuk semakin senang semakin terbiasa dan semakin terampil membaca. Dengan program sastra masuk kurikulum menjadi bagian dari pembelajaran intrakurikuler berbagai mata pelajaran tidak hanya bahasa Indonesia. Berbagai Karya sastra Indonesia tersebut bisa menjadi bagian dari pembelajaran kokurikuler berbagai proyek penguatan profil pancasila.
Program sastra masuk kurikulum tersebut secara resmi diluncurkan oleh Kementrian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemdikbudristek) pada tanggal 20 Mei 2024. Program ini mendapat respon positif dari berbagai pihak, termasuk saya. Sebagai guru bahasa Indonesia saya tentunya sangat mendukung program ini, tugas mengenalkan dan menggali nilai-nilai sastra Indonesia menjadi tanggung jawab banyak pihak, bukan guru bahasa Indonesia saja.
Untuk menunjang program tersebut, Kemdikbudristek telah menerbitkan buku panduan sastra masuk kurikulum. Buku ini diharapkan menjadi pedoman bagi guru di setiap jenjang dalam memilih karya sastra yang akan dijadikan media belajar siswa. Dari sinilah pro kontra terjadi. Beberapa buku sastra yang digunakan ternyata mengandung konten pornografi dan kekerasan. Fakta ini mendulang reaksi berupa kritikan dari berbagai pihak yang terus bermunculan. Banyaknya reaksi negatif tersebut membuat kemdikbudristek akhirnya mengeluarkan pernyataan akan meninjau ulang buku panduan tersebut.
Meski buku panduan sastra masuk kurikulum akan ditinjau ulang , kesalahan ini harusnya dari awal bisa dihindari, mengingat ada proses kurasi yang cukup lama dengan melibatkan banyak pakar yang terkait dibidangnya. Kejadian ini memperlihatkan kinerja yang terkesan tidak profesional untuk sebuah hal penting dalam proses pendidikan. Walaupun buku panduan itu tidak wajib digunakan oleh guru, melainkan alat bantu saja, tapi itu tidak menjadi pembenaran atas kelalaian pemerintah dalam menyusun sebuah panduan yang akan digunakan dalam proses pembelajaran.
Kriteria seperti apa yang sebenarnya sudah dirumuskan oleh kurator, siapa sajakah sastrawan, akademisi dan guru yang terlibat dalam proses itu. Pertanyaan ini mengusik rasa ingin tahu dan keheranan saya. Jika salah tujuan sastra masuk kurikulum adalah pembentukan karakter siswa maka seharusnya dalam menyusun kriteria kemdikbudristek bisa mencari kurator yang memiliki rekam jejak dalam bidang tersebut. Saya yakin Indonesia tidak kekurangan orang-orang yang memiliki kualifikasi layak sebagai kurator.
Badan pusat statistik ( BPS) mencatat pada tahun ajaran 2022/2023 ada 3,3 juta guru dan 326,5 ribu dosen. Jumlah sastrawanpun ribuan begitu juga dengan karyanya. Secara logis kondisi ini memberikan banyak keuntungan untuk kemdikbudristek dalam memilih kurator dan juga karya sastra yang direkomendasikan.
Kesalahan ini bukan perkara sepele, "wajah" Kemdikbudristek dipertaruhkan. Lembaga sekelas nasional, seharusnya terhindar dari kesalahan fatal. Pedoman tersebut memang tidak wajib digunakan, tapi jika sudah tersebar dan ada yang sudah menggunakankannya bagaimana?
Ditengah kegalauan ini, saya optimis bahwa guru-guru di Indonesia adalah orang-orang yang mampu menjadi benteng kuat dan bisa diandalkan untuk melindungi generasi harapan bangsa ini.
Pejabat boleh kurang literasi, tapi tidak dengan kita Bapak dan Ibu guru... Jangan “telan mentah-mentah” semua kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Periksa semua buku petunjuk, bahan bacaan dan sumber belajar yang akan kita implementasikan kepada siswa. Jika menemukan hal yang tidak wajar, berisiklah.... karena tanpa itu kesalahan tak tampak, menjadi tradisi salah kaprah yang bisa berlanjut bubrah.
Saya sudah berisik, kini... giliran anda
Ikuti tulisan menarik Siti Mawadati lainnya di sini.
