PENDAHULUAN

Singapura, sebuah negara kecil dengan luas wilayah yang sedikit lebih besar dari Jakarta yaitu 734.3 km² (Dunia Tempo 2024), namun memiliki perekonomian yang sangat maju dan stabil. Singapura juga dikenal sebagai salah satu pusat keuangan dan perdagangan global. Keberhasilan negara terkecil di Asia Tenggara ini dalam mengelola pasar tenaga kerjanya telah menjadi contoh dan studi kasus penting bagi banyak negara di dunia. Salah satu kunci utama kesuksesan negara ini adalah kebijakan pemerintah yang efektif dalam menentukan upah dan mengelola tingkat pengangguran.

Di Singapura, kebijakan pemerintah mengenai upah dan pengangguran dirancang untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan tenaga kerja. Pemerintah Singapura tidak menerapkan upah minimum nasional secara langsung, tetapi lebih mengandalkan skema upah progresif dan pendekatan tripartit yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa upah yang ditetapkan adil dan sesuai dengan produktivitas serta kondisi ekonomi yang dinamis.

Selain itu, pemerintah Singapura telah mengimplementasikan berbagai inisiatif untuk menjaga tingkat pengangguran tetap rendah. Melalui program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan seperti SkillsFuture, pemerintah berusaha meningkatkan keterampilan tenaga kerja dan memastikan mereka tetap relevan di pasar kerja yang terus berkembang. Kebijakan ini juga didukung oleh sistem pendidikan yang kuat dan fokus pada pengembangan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri.

Pandemi Covid-19 pada tahun 2020 membawa dampak signifikan pada ekonomi global, termasuk Singapura. Tahun tersebut menjadi titik balik penting akibat kontraksi ekonomi yang tajam, peningkatan pengangguran, dan penurunan produktivitas. Pemerintah Singapura merespons dengan kebijakan seperti Job Support Scheme (JSS) dan Wage Credit Scheme untuk mendukung perusahaan dan pekerja selama masa krisis ini. Kebijakan ini dirancang untuk mengurangi PHK massal dan menjaga stabilitas ekonomi.

Pendekatan holistik pemerintah Singapura dalam mengelola upah dan pengangguran telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang stabil dan produktif. Tingkat pengangguran yang rendah dan tingkat upah yang kompetitif tidak hanya menarik investasi asing tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam kebijakan pemerintah Singapura dalam menentukan upah dan mengelola tingkat pengangguran. Dengan mengeksplorasi berbagai inisiatif dan strategi yang diterapkan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih luas mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan Singapura serta pelajaran yang dapat diambil dan diadaptasi oleh negara-negara lain dalam mengelola pasar tenaga kerja mereka. Dalam lima tahun terakhir (2019-2023), Singapura menghadapi tantangan signifikan yang mempengaruhi tingkat pengangguran, pertumbuhan ekonomi, dan produktivitas. Tahun 2020 menjadi titik balik penting akibat pandemi COVID-19 yang mengakibatkan kontraksi ekonomi yang tajam, peningkatan pengangguran, dan penurunan produktivitas.

LANDASAN TEORI

Teori Upah Efisiensi

Menurut Poernomo, 2019 Upah Adalah jumlah keseluruhan yang dibayarkan sebagai pengganti jasa yang telah dikeluarkan tenaga kerja meliputi masa atau syarat tertentu. Salah satu teori terkait upah yaitu Teori Upah Efisiensi. Teori Upah Efisiensi menyatakan bahwa peningkatan upah dapat meningkatkan produktivitas pekerja. Hal ini dikarenakan dengan menerima upah yang lebih tinggi, pekerja diharapkan akan lebih termotivasi untuk meningkatkan kinerja mereka. Hal inilah yang diterapkan Singapura melalui skema Progressive Wage Model (PWM), yaitu pemerintah memberikan insentif bagi pekerja di sektor-sektor berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keterampilan dan tanggung jawab mereka. Dengan demikian, skema ini tidak hanya meningkatkan upah tetapi juga meningkatkan produktivitas secara keseluruhan.

Kebijakan upah pada pasar tenaga kerja

1. Skema Upah Progresif (Progressive Wage Model)

• Skema Upah Progresif diperkenalkan sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan upah pekerja dengan keterampilan rendah dalam sektor-sektor seperti kebersihan, keamanan, dan lanskap. Skema ini bertujuan untuk memastikan bahwa pekerja di sektor-sektor ini tidak hanya mendapatkan upah yang layak, tetapi juga mendorong mereka untuk meningkatkan keterampilan dan produktivitas mereka.
• Pemerintah Singapura tidak menetapkan upah minimum nasional yang seragam untuk semua sektor. Sebaliknya, mereka mengimplementasikan skema upah progresif yang ditujukan pada sektor-sektor dengan upah rendah seperti kebersihan, keamanan, dan lanskap. Skema ini memastikan bahwa upah pekerja meningkat seiring dengan peningkatan keterampilan dan produktivitas.
• Skema ini merupakan hasil dari kolaborasi antara pemerintah, serikat pekerja, dan pengusaha, memastikan bahwa semua pihak berkepentingan dalam penetapan upah yang adil dan berkelanjutan.

1. Pendekatan Tripartit

• Pemerintah Singapura mengadopsi pendekatan tripartit dalam penetapan upah, yang melibatkan pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja. Melalui forum-forum tripartit, berbagai pihak dapat berdialog dan mencapai konsensus mengenai kebijakan upah yang menguntungkan semua pihak.
• Dewan Upah Nasional (National Wages Council) adalah salah satu lembaga tripartit yang memberikan rekomendasi tahunan tentang penyesuaian upah berdasarkan kondisi ekonomi dan kebutuhan tenaga kerja.

1. Job Support Scheme (JSS)

Diperkenalkan pada tahun 2020 sebagai tanggapan terhadap pandemi COVID-19, JSS memberikan subsidi upah kepada perusahaan untuk mempertahankan pekerjaan selama periode ketidakpastian ekonomi akibat pandemi. Kebijakan ini bertujuan untuk mengurangi PHK dan mendukung stabilitas ekonomi selama masa krisis. Subsidi ini memungkinkan perusahaan untuk tetap beroperasi dan menjaga tingkat pengangguran tetap rendah meskipun pertumbuhan ekonomi negatif​.

• Wage Credit Scheme

Program ini diperluas untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang meningkatkan upah pekerja berpenghasilan rendah. Langkah ini tidak hanya mendukung keadilan upah tetapi juga mendorong peningkatan produktivitas di tingkat perusahaan.

Tingkat Pengangguran

Pengangguran merujuk pada keadaan di mana individu yang berada dalam angkatan kerja yaitu, mereka yang berusia produktif dan aktif mencari pekerjaan tidak dapat menemukan pekerjaan. Pengangguran disebabkan oleh ketidakseimbangan lapangan kerja yang tersedia dengan laju pertumbuhan penduduk. Artinya jumlah tenaga kerja lebih banyak dibandingkan jumlah lapangan kerja, sehingga menyebabkan beberapa orang tidak mendapatkan pekerjaan (OCBC, 2023). Untuk mengelola tingkat pengangguran, beberapa hal yang dapat dilakukan antara lain, sebagai berikut:   

1. Program Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan
• Program SkillsFuture merupakan salah satu inisiatif utama pemerintah Singapura untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja. Program ini memberikan kredit pelatihan kepada warga Singapura yang dapat digunakan untuk mengikuti kursus dan pelatihan yang relevan dengan kebutuhan industri.
• Selain itu, program ini juga mencakup pemberian beasiswa dan dukungan bagi pekerja yang ingin meningkatkan keterampilan mereka atau beralih ke bidang pekerjaan baru.
2. Sistem Pendidikan yang Kuat
• Sistem pendidikan di Singapura dirancang untuk memenuhi kebutuhan pasar tenaga kerja. Institusi pendidikan tinggi di Singapura, seperti National University of Singapore (NUS) dan Nanyang Technological University (NTU), berfokus pada penelitian dan pengembangan, serta kolaborasi dengan industri untuk memastikan bahwa lulusan mereka siap kerja.
• Pendidikan teknis dan kejuruan juga ditekankan, dengan institusi seperti Institute of Technical Education (ITE) dan polytechnic yang menyediakan pelatihan praktis dan keterampilan teknis yang dibutuhkan oleh industri.
3. Dukungan untuk Pencari Kerja
• Pemerintah menyediakan berbagai layanan dukungan untuk pencari kerja melalui lembaga seperti Workforce Singapore (WSG). Layanan ini mencakup bimbingan karir, bantuan pencarian kerja, dan program pelatihan.
• Program penempatan kerja dan magang juga diimplementasikan untuk membantu pencari kerja mendapatkan pengalaman praktis dan koneksi di industri.

KEBIJAKAN PEMERINTAH SINGAPURA MENGATASI PENGANGGURAN

Negara dengan jumlah penduduk 6,051,864 jiwa ini, memiliki kepadatan penduduk 8.592 per kilometer persegi (Worldometer, 2024). Sebagian besar penduduk Singapura bekerja di sektor industri manufaktur dan jasa pariwisata. Sebagai salah satu negara maju di Asia, Indeks Pembangunan Manusia Singapura merupakan yang tertinggi di antara negara maju lainnya dengan nilai 0,925 (Putri, 2024). Kebijakan moneter dan fiskal memainkan peran penting dalam mendukung kestabilan ekonomi dan mendorong pertumbuhan. Di Singapura, pemerintah telah mengimplementasikan sejumlah kebijakan yang dirancang untuk mengurangi dampak negatif dari krisis dan memperkuat fondasi ekonomi jangka panjang sekaligus mengatasi pengangguran. 

Salah satu konsep penting yang menghubungkan antara pertumbuhan ekonomi dan tingkat pengangguran dalam ekonomi makro adalah Hukum Okun. Hukum ini pertama kali ditemukan oleh ekonom Amerika bernama Arthur Okun yang menguji hubungan output dan pengangguran. Secara umum, hukum ini menyatakan bahwa ketika pertumbuhan ekonomi meningkat, tingkat pengangguran cenderung turun, dan sebaliknya. Hal ini menggambarkan adanya hubungan negatif antara kedua variabel ini. 

Data Singapura dari tahun 2019 hingga 2023 mencerminkan prinsip ini dengan jelas, di mana penurunan tajam dalam pertumbuhan ekonomi pada tahun 2020 berdampak pada peningkatan tingkat pengangguran, sementara pemulihan ekonomi di tahun-tahun berikutnya mengalami penurunan tingkat pengangguran.

Tabel 1. Rata-Rata Tingkat Pengangguran dan Pertumbuhan Ekonomi Singapura 2019 - 2023

Sumber: TradingEconomics, diolah

Tabel 2. Rata-Rata Besaran Upah dan Produktivitas Tenaga Kerja Singapura 2019 - 2023

Sumber: TradingEconomics, diolah

2019: Tahun Stabilitas

Pada tahun 2019, Singapura menikmati stabilitas ekonomi dengan pertumbuhan GDP sebesar 0,8% dan tingkat pengangguran yang rendah, yaitu 2,2%. Upah rata-rata pekerja berada di sekitar SGD 5,18 ribu, sementara produktivitas tercatat pada angka 98,2. Kondisi ini mencerminkan kebijakan ekonomi yang berhasil menjaga keseimbangan antara pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat.

Pengelolaan Suku Bunga Pemerintah Singapura, melalui kebijakan moneter yang stabil, menjaga suku bunga pada tingkat yang mendukung pertumbuhan ekonomi tanpa memicu inflasi. Suku bunga yang rendah mendorong investasi dan konsumsi, yang merupakan pilar penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Selain itu, investasi berkelanjutan dalam infrastruktur publik, seperti transportasi, energi, dan telekomunikasi, meningkatkan produktivitas dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Infrastruktur yang baik mendukung efisiensi bisnis dan meningkatkan daya saing nasional.

2020: Dampak Pandemi COVID-19

Tahun 2020 menjadi titik balik dengan pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan drastis sebesar -4,2%, yang merupakan kontraksi terbesar dalam sejarah Singapura. Tingkat pengangguran meningkat tajam menjadi 3,4%, mencerminkan dampak negatif dari pandemi COVID-19. Produktivitas juga mengalami penurunan signifikan menjadi 88,2, sementara upah rata-rata naik sedikit ke SGD 5,18 ribu. 

Untuk menghadapi krisis ini, pemerintah Singapura memperkenalkan Job Support Scheme (JSS) yang memberikan subsidi upah kepada perusahaan untuk mempertahankan pekerjaannya selama masa sulit, mengurangi PHK massal, dan menjaga stabilitas ekonomi. Skema ini dirancang untuk menjaga daya beli masyarakat. Selain itu, Wage Credit Scheme diperluas untuk memberikan insentif kepada perusahaan yang meningkatkan upah pekerja berpenghasilan rendah.

2021: Pemulihan Ekonomi

Pada tahun 2021, ekonomi Singapura mulai pulih dengan pertumbuhan GDP mencapai 9,5%, yang merupakan rebound signifikan setelah kontraksi tahun sebelumnya. Tingkat pengangguran turun menjadi 2,6%, mencerminkan pemulihan dalam pasar tenaga kerja. Upah rata-rata meningkat menjadi SGD 5,21 ribu, sementara produktivitas juga naik menjadi 93,6.

Progressive Wage Model (PWM) mulai menunjukkan dampak positifnya pada tahun ini. PWM mengaitkan kenaikan upah dengan peningkatan keterampilan dan tanggung jawab pekerja, yang membantu meningkatkan pendapatan pekerja di sektor-sektor berpenghasilan rendah dan berkontribusi pada pemulihan ekonomi secara keseluruhan.

Investasi pada Pelatihan dan Pendidikan: Program pelatihan keterampilan dan pendidikan berkelanjutan membantu tenaga kerja beradaptasi dengan kebutuhan pasar kerja yang dinamis. Inisiatif seperti SkillsFuture menyediakan dana dan sumber daya bagi warga Singapura untuk meningkatkan keterampilan mereka, sehingga mereka tetap kompetitif di pasar kerja global.

2022: Stabilitas Lanjutan

Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2022 mencapai 4,2%, dengan tingkat pengangguran yang terus menurun  menjadi 2,1%. Upah rata-rata pekerja meningkat signifikan menjadi SGD 5,80 ribu, dan produktivitas terus naik menjadi 101,7. 

SkillsFuture menjadi inisiatif penting untuk mendukung pembelajaran berkelanjutan dan peningkatan keterampilan tenaga kerja. Program ini menyediakan dana dan peluang pelatihan bagi warga Singapura, memastikan bahwa tenaga kerja tetap kompetitif dan mampu beradaptasi dengan perubahan kebutuhan pasar tenaga kerja.

Fokus pada Inovasi dan Teknologi, Investasi dalam teknologi dan inovasi meningkatkan produktivitas dan daya saing ekonomi. Pemerintah Singapura mendukung startup teknologi dan mendorong adopsi teknologi canggih di berbagai sektor industri.

2023: Tahun Kestabilan

Pada tahun 2023, ekonomi Singapura tumbuh sebesar 1,0% dengan tingkat pengangguran yang stabil di 2,0%. Upah rata-rata pekerja meningkat menjadi SGD 6,15 ribu, dan produktivitas mencapai angka 111, menunjukkan peningkatan yang konsisten.

Pemerintah terus mengimplementasikan kebijakan PWM, JSS, Wage Credit Scheme, dan SkillsFuture untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat dan melakukan penguatan sektor-sektor penting. Fokus pada sektor-sektor kunci seperti teknologi, kesehatan, dan pendidikan untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan dan stabilitas ekonomi. Pemerintah juga mendorong kerjasama antara sektor publik dan swasta untuk meningkatkan inovasi dan produktivitas.

Kelemahan dari Implementasi Kebijakan Pemerintah Singapura

Pemerintah Singapura telah menerapkan berbagai kebijakan yang telah memainkan peran penting untuk menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial di Singapura. Kebijakan tersebut seperti Job Support Scheme (JSS), Wage Credit Scheme, Progressive Wage Model (PWM), dan SkillsFuture. Kebijakan ini tidak hanya membantu mengurangi dampak negatif dari pandemi tetapi juga meningkatkan daya saing tenaga kerja dan produktivitas, yang pada akhirnya mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Terlepas dari hal tersebut, faktanya terdapat beberapa kelemahan dari implementasi kebijakan yang diterapkan, diantaranya:

1. Kebijakan PMW Singapura memiliki tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup warga Singapura dengan menyediakan pendidikan berkualitas, pekerjaan yang baik, dan rumah yang layak. Namun, kelemahannya adalah bahwa semua hal di Singapura mahal, sehingga masyarakat harus berjuang untuk menikmati fasilitas tersebut (Kurniawan, 2023).
2. Pendekatan tripartit Singapura yang melibatkan pemerintah, industri, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat efektif dalam meningkatkan kualitas hidup. Namun, kelemahannya adalah bahwa keputusan yang diambil mungkin tidak selalu sesuai dengan kepentingan masyarakat yang lebih luas.
3. Program Wage Credit Scheme Singapura bertujuan untuk meningkatkan upah pekerja dan mengurangi biaya operasional perusahaan. kelemahannya adalah bahwa program ini mungkin tidak efektif dalam meningkatkan kualitas hidup pekerja secara signifikan.
4. Program SkillsFuture Singapura berfokus pada meningkatkan kemampuan pekerja dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. kelemahannya adalah bahwa program ini mungkin tidak mencapai semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang baik.
5. Program Pelatihan dan Pendidikan Berkelanjutan: Program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan Singapura dapat meningkatkan kualitas pekerja. kelemahannya adalah bahwa program ini mungkin tidak mencapai semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang baik.
6. Sistem pendidikan Singapura dikenal dengan kualitasnya yang tinggi. kelemahannya adalah bahwa sistem ini mungkin tidak dapat menjangkau semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang baik.
7. Pemerintah Singapura memberikan dukungan kepada pencari kerja dengan memberikan pelatihan dan pendidikan berkelanjutan. kelemahannya adalah bahwa program ini mungkin tidak mencapai semua lapisan masyarakat, terutama mereka yang tidak memiliki akses ke fasilitas pendidikan yang baik.

Dalam beberapa hal, kelemahan kebijakan pemerintah Singapura dapat diatasi dengan meningkatkan akses ke fasilitas pendidikan dan pelatihan, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan dan pelatihan dalam meningkatkan kualitas hidup.

KESIMPULAN

Kebijakan pemerintah Singapura dalam menentukan upah dan mengelola tingkat pengangguran menunjukkan bagaimana pendekatan holistik dan kolaboratif dapat menciptakan pasar tenaga kerja yang stabil dan produktif. Melalui skema upah progresif dan pendekatan tripartit, Singapura berhasil menetapkan upah yang adil dan sesuai dengan kondisi ekonomi. Selain itu, program pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, serta sistem pendidikan yang kuat, memastikan bahwa tenaga kerja Singapura tetap kompetitif dan relevan di pasar kerja global.

Keberhasilan Singapura dalam mengelola pasar tenaga kerjanya tidak hanya memberikan manfaat ekonomi tetapi juga sosial, dengan meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja dan menarik investasi asing. Dengan mempelajari kebijakan dan inisiatif yang diterapkan di Singapura, negara-negara lain dapat mengambil pelajaran berharga dan mengadaptasi strategi yang sesuai dengan konteks dan kebutuhan mereka sendiri. Kebijakan pemerintah Singapura yang berfokus pada peningkatan upah, pelatihan keterampilan, dan dukungan terhadap perusahaan selama krisis ekonomi telah memainkan peran penting dalam menjaga keseimbangan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan.

Melalui pendekatan yang berorientasi pada kerja sama antara pemerintah, perusahaan, dan pekerja, Singapura mampu menciptakan lingkungan ekonomi yang stabil dan sejahtera. Negara-negara lain dapat meniru pendekatan ini dengan menyesuaikan kebijakan dan program yang sesuai dengan konteks lokal mereka, memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak hanya berkelanjutan tetapi juga inklusif, mencakup seluruh lapisan masyarakat.

Dengan terus memperkuat kebijakan-kebijakan yang mendukung peningkatan produktivitas, upah yang adil, dan pelatihan keterampilan, Singapura menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat dicapai melalui kerja sama dan inovasi. Ini memberikan contoh nyata bagaimana kebijakan yang tepat dapat membantu negara menghadapi tantangan ekonomi global dan menciptakan masa depan yang lebih baik bagi seluruh warganya.

A. Nur Zalzabilah Putri AP 202310180311002

Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Malang

Ikuti tulisan menarik zalzabilah lainnya di sini.