Berita viral yang akhir-akhir ini telah menjadi perhatian kita adalah mengenai telah terjadinya kasus peretasan atau serangan siber ransonware terhadap Pusat Data Nasional (PSN) yang tidak memiliki back up, sehingga telah membuat layanan publik terganggu.
Mengutip berita dari suara.com, tanggal 28 Juni 2024, dengan judul: “DPR Sebut Bodoh Gegara Tak Punya Back Up Data Nasional, Respons BSSN Jadi Sorotan”. Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid menyindir dan mencerca Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di media sosial. Meutya Hafid menganggap tak adanya back up data nasional sebagai sebuah kebodohan.
Berita viral yang telah menyebutkan bahwa tidak adanya back up dari Pusat Data Nasional untuk melindungi informasi dan data-data rahasia negara tidak ada hubungannya dengan tata kelola, melainkan kebodohan, telah memancing pemikiran kita untuk memberikan tanggapan. Apakah kebodohan seperti ini hanya terjadi di Pusat Data Nasional saja, atau terjadi juga di instansi-instansi lain?. Siapakah orang atau badan pemerintah yang harus paling bertanggung jawab dalam hal kasus terjadinya kebodohan ini?.
Sebagai mana yang sudah kita ketahui besama, bahwa Indonesia telah mengimpor aspal selama 45 tahun. Indonesia adalah salah satu negara pengimpor aspal terbesar di dunia. Dan Indonesia mengimpor aspal sebesar 1,5 – 2 juta ton per tahun, atau senilai Rp20 – 25 triliun per tahun. Padahal di Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, terdapat deposit aspal alam yang jumlahnya sangat melimpah. Aspal alam ini cukup untuk memenuhi keputuhan aspal nasional selama lebih dari 100 tahun.
Momentum yang sangat ditakuti dan dikuatirkan pemerintah akan terjadi adalah apabila harga aspal impor melambung sangat tinggi, akibat adanya kenaikan harga minyak bumi dunia bersamaan dengan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar. Adapun tanda-tanda bahaya ini sekarang memang sedang terjadi. Tetapi anehnya, pemerintah kok adem ayem saja. Seolah-olah tidak mau memperdulikan akan adanya bahaya besar yang sedang mengancam, mengenai kemungkin akan adanya kelangkaan pengadaan aspal di masa yang akan datang.
Apabila momentum yang sangat kita takuti itu akan benar-benar terjadi minggu depan, dimana harga minyak bumi dunia dan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar akan terjadi secara bersamaan. Apa yang pemerintah akan perbuat?. Harga aspal impor akan meroket, sehingga Indonesia sudah tidak mampu membelinya lagi. Dengan demikian akan terjadi kelangkaan pengadaan aspal untuk memenuhi kebutuhan aspal nasional. Dan dampak seriusnya, semua pembangunan infrastruktur jalan-jalan akan terhenti. Sehingga roda perekonomian akan melambat. Dan mungkin, bahkan akan terhenti sama sekali.
Seandainya momentum buruk yang kita kuatirkan ini akan terjadi, maka DPR RI akan mengundang wakil-wakil pemerintah untuk menjelaskan mengapa kelangkaan pengadaan aspal bisa terjadi. Mengapa pemerintah tidak mau memanfaatkan aspal Buton?. Siapakah wakil-wakil pemerintah yang paling bertanggung jawab, apabila terjadi kelangkaan pengadaan aspal di dalam negeri? Apakah kementerian PUPR, atau kementerian ESDM? Apakah kementerian Perindustrian, atau kementerian BUMN? Apakah kementerian Investasi, atau kementerian Kemaritiman dan Investasi? Mungkin DPR RI akan merasa bingung, siapa wakil pemerintah yang paling tepat untuk diundang beraudensi mengenai masalah kelangkaan pengadaan aspal di dalam negeri.
Dalam beraudensi dengan wakil-wakil pemerintah, DPR RI pasti akan menanyakan apa penyebab utama dari terjadinya kelangkaan pengadaan aspal di dalam negeri. Wakil pemerintah akan menjawab bahwa penyebab utamanya adalah karena harga aspal impor tiba-tiba naik secara signifikan akibat telah terjadinya kenaikan harga minyak bumi dunia, dan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar secara bersamaan.
Adapun, DPR RI pasti akan memastikan lagi: “Apakah pemerintah sudah pernah mengantisipasi atau sudah memiliki rencana mitigasi, apabila pada suatu saat nanti, harga aspal impor akan naik sangat tinggi, akibat terjadinya kenaikan harga minyak bumi dunia, dan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar secara bersamaan?”. Apabila jawaban dari wakil pemerintah adalah: “Kami belum memiliki rencana mitigasi atas kenaikan harga aspal impor yang sangat tinggi”. Maka sudah dapat dipastikan bahwa DPR RI akan mengatakan: “Tidak adanya rencana mitigasi apabila akan terjadinya kenaikan harga minyak bumi dunia, dan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar secara bersamaan, maka hal ini merupakan sebuah kebodohan.
Belajar dari pengalaman kasus peretasan atau serangan siber ransonware terhadap Pusat Data Nasional (PSN) yang tidak memiliki back up, sehingga telah membuat layanan publik terganggu, seyogyanya pemerintah harus segera mau berbenah diri. Jangan sampai DPR RI akan mengatakan bahwa pemerintah adalah bodoh, karena tidak pernah mau mengantisipasi dan belum memiliki rencana mitigasi apabila terjadi kenaikan harga aspal impor yang sangat tinggi, sehingga sudah tidak mungkin terjangkau lagi.
Mengingat kemungkinan harga aspal impor akan naik secara signifikan akibat adanya kenaikan harga minyak bumi dunia, dan melemahnya kurs Rupiah tergadap US Dollar, pasti akan terjadi di masa yang akan datang, maka pemerintah harus segera dan cepat-cepat beralih ke aspal Buton. Ini adalah keputusan yang bijak dan cerdas. Karena harga aspal Buton tidak akan terlalu bergantung kepada faktor-faktor kenaikan harga minyak bumi dunia, dan melemahnya kurs Rupiah terhadap US Dollar.
Mungkin sekarang masih belum terlambat, apabila pemerintah mau segera beralih ke aspal Buton. Jangan menunggu sampai DPR RI akan menanyakan kepada wakil-wakil pemerintah, mengapa pemerintah selama ini masih belum mampu berswasembada aspal? Apa saja upaya-upaya yang sudah pernah pemerintah laksanakan untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton? Mengapa keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal pada tahun 2024 tidak terwujud?
Apabila DPR RI mengatakan: “Bodoh”, karena pemeritah tidak mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas dengan baik dan benar, maka yang merasa malu bukan saja pemerintah sendiri. Tetapi juga rakyat Indonesia. Rakyat merasa malu, karena Indonesia sudah 79 tahun merdeka, tetapi mirisnya, Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Apakah pemerintah harus menunggu DPR RI mengucapkan:”Bodoh”, terlebih dahulu, baru ma beralih ke aspal Buton? Sejatinya, kalau pemerintah sudah memiliki kemauan politik untuk mau mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton, maka tindaklanjut dan caranya adalah sangat mudah dan sederhana.
Mungkin kita perlu memahami terlebih dahulu apa sejatinya makna dari kata “kebodohan” yang telah diucapkan oleh Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid, ketika menyindir dan mencerca Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), karena telah menganggap tak adanya back up data nasional sebagai sebuah kebodohan.
Kebodohan adalah keadaan dan situasi di saat kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu informasi yang bersifat subjektif. Hal ini tidak sama dengan tingkat kecerdasan yang rendah (kedunguan), seperti kualitas intelektual dan tingkat pendidikan yang dimiliki seseorang.
Apakah apabila pemerintah tidak mau beralih ke aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor merupakan sebuah kebodohan? Kita tidak perlu menjawab pertanyaan ini. Biarkanlah DPR RI saja yang akan mengucapkan pertanyaan ini kepada pemerintah. Apabila pemerintah menjawab: “Ya”, maka rakyat tinggal akan mengamini saja.
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
