Hak Asasi Manusia (HAM) dan demokrasi adalah dua prinsip fundamental yang memegang peranan krusial dalam membentuk tatanan sosial dan politik di seluruh dunia. Keduanya menjadi pijakan bagi masyarakat yang inklusif, adil, dan beradab. Hak Asasi Manusia, dengan hak-hak yang melekat pada semua individu tanpa kecuali, membentuk dasar moral untuk melindungi martabat manusia. Sementara demokrasi, sebagai sistem pemerintahan di mana kekuasaan politik berada di tangan rakyat, menjamin partisipasi politik, akuntabilitas pemerintah, dan perlindungan terhadap kebebasan sipil

Lanskap politik Iran telah berubah secara signifikan sejak Revolusi Islam tahun 1979, yang menghasilkan sistem politik teokratis. Meskipun terdapat gagasan demokrasi dalam konstitusi Iran, Pemimpin Tertinggi, yang tidak dipilih melalui pemungutan suara, tetap memegang sebagian besar kekuasaan di negara tersebut. Hal ini menimbulkan kesulitan antara kebutuhan untuk menciptakan sistem politik yang lebih inklusif yang dapat beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat Iran yang semakin bervariasi dan karakteristik kepemimpinan negara yang otoriter. Selain itu, dinamika internal seperti persaingan politik antara berbagai faksi dan tantangan dari gerakan oposisi yang bertujuan untuk memajukan perubahan demokratis dapat berdampak pada arah reformasi politik. Oleh karena itu, Iran menghadapi masalah dalam membangun demokrasi abadi yang mencakup politik internal yang rumit

Iran harus menerapkan strategi inklusif yang meningkatkan peluang bagi beragam kelompok sosial untuk terlibat dalam politik. Hal ini dapat dicapai dengan mengurangi kontrol berlebihan yang dilakukan oleh pemerintah federal, memberikan warga negara kebebasan berekspresi, berkumpul yang lebih besar, dan memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen untuk menjamin keterwakilan yang lebih adil dan menyeluruh.

Memastikan penikmatan hak-hak dasar seperti kebebasan beragama dan berekspresi tanpa batas bagi setiap warga negara Iran harus menjadi perhatian utama dalam agenda politik, dengan fokus pada perlindungan hak asasi manusia. Tindakan pertama yang penting harus mencakup mengakhiri penangkapan dan penahanan politik yang sewenang-wenang dan meningkatkan akses bagi organisasi hak asasi manusia untuk memantau dan melakukan advokasi..

Kini ada sejumlah gagasan yang bisa diselidiki Iran untuk mempercepat reformasi politik dan membela hak asasi manusia. Memanfaatkan teknologi modern untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pemerintahan. Platform digital dapat digunakan untuk melacak penerapan undang-undang, mengawasi pelanggaran hak asasi manusia, dan mendorong keterlibatan yang lebih beragam dalam politik.

Berikan lebih banyak sumber daya dan dukungan keamanan kepada organisasi hak asasi manusia Iran untuk membantu mereka berkembang. Lebih banyak pendanaan, pelatihan peningkatan kapasitas advokasi, dan pembelaan terhadap aktivis hak asasi manusia yang berada dalam bahaya dapat membantu mencapai hal ini.

Menciptakan program pendidikan kewarganegaraan yang membantu generasi muda memahami demokrasi, hak asasi manusia, dan pluralisme.. Program-program ini dapat diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah dan universitas untuk membangun kesadaran politik yang kuat dan kritis di masa depan.

Perkembangan ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan terhadap menghidupkan kembali aspirasi Iran untuk membangun demokrasi yang berkelanjutan. Harapan untuk perbaikan dalam perlindungan hak asasi manusia di Iran menjadi lebih realistis dengan penggunaan teknologi, organisasi sipil yang kuat, dan dukungan asing.

Pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas internasional harus membuat komitmen yang kuat untuk bekerja sama guna mengatasi hambatan ini jika Iran ingin mencapai demokrasi yang berkelanjutan dalam jangka panjang. Untuk menciptakan lingkungan politik yang lebih inklusif, transparan, dan menghormati hak asasi manusia bagi seluruh rakyat Iran, transisi politik yang berkelanjutan memerlukan waktu dan upaya yang terkoordinasi.

Isu reformasi politik dan perlindungan hak asasi manusia di Iran memerlukan tanggapan yang menyeluruh dan kreatif. Inisiatif konkrit mempunyai kapasitas untuk menghasilkan perubahan yang konstruktif, bahkan ketika menghadapi hambatan besar seperti tekanan eksternal dan hambatan politik internal.

Memprioritaskan perlindungan hak asasi manusia di atas segalanya dalam politik memerlukan tindakan tegas untuk mengakhiri penangkapan dan penahanan yang bermotif politik dan menjamin hak setiap orang atas kebebasan berbicara, beragama, dan kebebasan sipil lainnya.

Transisi menuju demokrasi yang lebih kontemporer dan responsif dapat dipercepat dengan penggunaan teknologi digital dan pendidikan kewarganegaraan. Dalam hal ini, inovasi dapat meningkatkan keterlibatan publik, transparansi, dan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan pemerintah..

Referensi

Hanisa, I. and Firdaus, S.U., 2023. Dinamika Demokrasi dalam Kebijakan Publik: Tantangan dan Peluang Bagi Sistem Hukum Indonesia. Souvereignty, 2(4), pp.340-353.

Mangkurat, R.S.B. and Mirajiah, R., 2023. Politik Kontemporer: Tantangan Dan Prospek Dalam Membangun Demokrasi Yang Berkelanjutan. Journal of Government and Politics (JGOP), 3(2), pp.148-158.

Muhammad, K., Firdaus, S.U. and La Aci, M.H., 2023. Kebijakan Publik dan Politik Hukum: Membangun Demokrasi Berkelanjutan untuk Masyarakat. Souvereignty, 2(4), pp.354-368.

Zakiyya, S.N., 2024. Gender and Human Rights Challenges: An Analysis of the Iranian Government's Political Influence on Family Law. QURU’: Journal of Family Law and Culture, 2(1), pp.73-95.

Zein, A.M., Alhadi, H., Kurnia, M.E.R. and Jahan, M.T.S., 2024. Pengaruh Revolusi Iran Terhadap Kondisi Hubungan Luar Negeri Iran Pada Tahun 1978-1980. Gudang Jurnal Multidisiplin Ilmu, 2(5), pp.196-202.

Ikuti tulisan menarik Caroline Sasikirana lainnya di sini.