Pelanggaran hak asasi manusia (HAM) kerap kali terjadi dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah dengan disahkannya peraturan ilegal aborsi. Aborsi merupakan topik yang sangat sensitif dan kompleks, karena melibatkan hak-hak perempuan atas tubuh mereka sendiri, hak-hak janin yang belum lahir, serta berbagai aspek moral, agama, dan kesehatan. Di banyak negara, aborsi menjadi perdebatan panjang antara mereka yang mendukung hak-hak reproduksi perempuan dan mereka yang menentang aborsi atas dasar keyakinan moral atau agama. Ketika sebuah peraturan ilegal aborsi disahkan, hal ini dapat dilihat sebagai bentuk pelanggaran HAM, karena membatasi hak perempuan untuk membuat keputusan atas tubuh mereka sendiri.
Salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi dengan disahkannya peraturan ilegal aborsi adalah pengekangan terhadap hak perempuan atas kesehatan reproduksi. Setiap perempuan memiliki hak untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas, termasuk dalam hal aborsi. Ketika aborsi dilarang atau dibatasi secara ketat, perempuan seringkali terpaksa mencari cara-cara yang tidak aman untuk mengakhiri kehamilan mereka. Ini dapat berujung pada komplikasi kesehatan yang serius, bahkan kematian. Dengan demikian, peraturan yang melarang aborsi tidak hanya melanggar hak perempuan untuk mengakses layanan kesehatan yang aman, tetapi juga dapat membahayakan nyawa mereka.
Pelarangan aborsi juga kerap mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang dihadapi oleh perempuan. Misalnya, korban pemerkosaan atau inses mungkin tidak ingin atau tidak siap untuk melanjutkan kehamilan. Dalam kasus seperti ini, memaksa perempuan untuk melanjutkan kehamilan adalah tindakan yang tidak manusiawi dan melanggar hak-hak dasar mereka. Peraturan ilegal aborsi yang tidak memberikan pengecualian untuk kasus-kasus seperti ini menunjukkan kurangnya empati dan pemahaman terhadap situasi yang dialami oleh perempuan. Hal ini menunjukkan bahwa negara yang mengesahkan peraturan tersebut tidak menghargai martabat dan otonomi perempuan.
Pelanggaran HAM lainnya yang timbul dari peraturan ilegal aborsi adalah diskriminasi terhadap perempuan miskin dan perempuan di daerah terpencil. Perempuan dengan sumber daya yang terbatas seringkali tidak memiliki akses ke layanan kesehatan yang memadai, termasuk layanan aborsi yang aman. Ketika aborsi dilarang, perempuan miskin dan perempuan yang tinggal di daerah terpencil lebih rentan untuk menjalani aborsi yang tidak aman karena keterbatasan akses dan informasi. Diskriminasi ini memperparah ketidaksetaraan gender dan ekonomi, dan menunjukkan bahwa peraturan tersebut secara tidak adil mempengaruhi kelompok perempuan yang paling rentan.
Dampak psikologis juga menjadi salah satu bentuk pelanggaran HAM yang terjadi akibat peraturan ilegal aborsi. Perempuan yang dipaksa untuk melanjutkan kehamilan yang tidak diinginkan dapat mengalami stres, depresi, dan trauma psikologis. Hak atas kesehatan mental adalah bagian integral dari hak asasi manusia, dan pelarangan aborsi dapat merampas hak perempuan untuk hidup dengan kesehatan mental yang baik. Peraturan semacam ini mengabaikan dampak emosional dan psikologis yang dialami oleh perempuan, dan memaksa mereka untuk menghadapi konsekuensi yang merugikan bagi kesejahteraan mereka.
Maka dari itu, disahkannya peraturan ilegal aborsi adalah bentuk pelanggaran HAM yang serius. Peraturan tersebut membatasi hak perempuan untuk mengakses layanan kesehatan yang aman, mengabaikan kondisi-kondisi khusus yang mereka hadapi, dan mendiskriminasi perempuan miskin serta perempuan di daerah terpencil. Selain itu, peraturan ini juga dapat berdampak negatif pada kesehatan mental perempuan. Oleh karena itu, penting bagi setiap negara untuk mempertimbangkan hak-hak perempuan dan memastikan bahwa mereka memiliki akses yang adil dan aman terhadap layanan kesehatan reproduksi, termasuk aborsi. Hanya dengan demikian, kita dapat memastikan bahwa hak asasi manusia dihormati dan dilindungi bagi semua individu, tanpa terkecuali.
Ikuti tulisan menarik Al May Grande lainnya di sini.
