Dalam kunjungan kerja Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke Pulau Buton, Sulawesi Tenggara, pada tanggal 27 September 2022, pak Jokowi memutuskan dengan tegas Indonesia stop impor aspal pada 2024. Keputusan berani ini diambil setelah beliau menyadari bahwa selama 45 tahun ini, Indonesia mengimpor aspal dalam jumlah besar. Padahal deposit aspal alam yang terdapat di Pulau Buton sebesar 662 juta ton. Dan aspal alam ini bila diolah cukup untuk memenuhi kebutuhan nasional selama lebih dari 100 tahun.
Sekarang sudah tahun 2024. Dan kelihatannya sampai saat ini tidak ada upaya-upaya yang konkrit dari pemerintah untuk mau mewujudkan keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal tersebut. Padahal jabatan pak Jokowi sebagai Presiden RI tinggal tersisa 4 bulan lagi. Tetapi kelihatannya pak Jokowi sudah tidak mau cawe-cawe atau repot-repot lagi mewujudkan keputusannya itu. Dengan demikian, harapan rakyat untuk Indonesia stop impor aspal di tahun ini, sudah pupus dan musnah sama sekali. Adapun sampai saat ini tidak ada tanda-tanda gesture sedikitpun dari pak Jokowi untuk mau menepati janjinya.
Kegagalan pak Jokowi untuk stop impor aspal pada 2024, tentu telah menimbulkan pertanyaan bagi rakyat. Apakah pak Jokowi serius dengan keputusannya tersebut? Atau pak Jokowi hanya sedang bermain-main dengan melakukan “test ombak”? Tes ombak artinya mencoba sesuatu yang baru ke khalayak umum, sering berupa mengajukan opini, wacana, mungkin rancangan undang-undang, atau memasarkan produk baru untuk dilihat bagaimana respon khalayak.
Pak Jokowi telah mengatakan bahwa ada peluang bisnis yang sangat menguntungkan bagi para pengusaha dan investor untuk mensubstitusi 5 juta ton per tahun aspal impor dengan aspal Buton. Iming-iming ini sungguh sangat menggiurkan sekali bagi para pengusaha dan investor. Karena apabila pada saat ini harga aspal impor adalah sebesar Rp 16.000 per kilogram, maka nilai untuk jumlah 5 juta ton per tahun adalah sebesar Rp 80 triliun per tahun. Bukankah ini merupakan sebuah peluang bisnis yang sangat luar biasa besar dan sangat fantastis? Tetapi mengapa belum ada satupun pengusaha dan investor yang mau melirik dengan penawaran yang sangat menarik dari pak Jokowi ini? Apakah ada misteri di balik semua ini?
Mungkin pertanyaan kita sekarang adalah, apakah “test ombak” yang telah dilakukan oleh pak Jokowi ini telah berhasil? Namun, kelihatannya “test ombak” yang telah dilakukan oleh pak Jokowi mengalami kegagalan. Sejatinya, pak Jokowi sangat mengharapkan sekali akan banyak pengusaha dan investor yang akan mau berlomba-lomba untuk berebut berinvestasi di bidang industri aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Tetapi mirisnya, di sisi lain, tidak ada satupun pengusaha dan investor yang mau memenuhi harapan hati pak Jokowi ini. Adapun, apakah ada misteri di balik semua ini?
Apakah kisah mengenai kegagalan pak Jokowi untuk mewujudkan Indonesia stop impor aspal 2024 akan tamat, dan berakhir sampai di sini saja? Pak Jokowi adalah seorang presiden yang memiliki kekuasaan dan pengaruh terbesar di negara Republik Indonesia ini. Masak sih pak Jokowi harus menyerah dan merasa putus asa, hanya karena tidak ada satupun pengusaha dan investor yang mau berinvestasi di bidang industri aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor? Selama ini Pak Jokowi telah berhasil membangun infrastruktur jalan-jalan Tol di seluruh wilayah Indonesia. Rakyat tidak yakin dan percaya kalau pak Jokowi tidak mampu mewujudkan keputusannya untuk stop impor aspal pada 2024. Pasti ada suatu misteri di balik semua ini?
Kegagalan pak Jokowi untuk stop impor aspal pada 2024, telah menimbulkan pertanyaan besar di hati rakyat. Pasti ada alasan-alasan lain atau misteri yang telah menyebabkan keputusan pak Jokowi untuk stop impor aspal pada 2024 tidak ada tindaklanjutnya. Oleh karena itu, kita perlu berupaya untuk menganalisa dan mencari tahu terus, kira-kira apa sebab dan alasan yang akan bisa membuka tabir dari misteri-misteri ini, yaitu; mengapa pak Jokowi telah gagal mewujudkan keputusannya untuk Indonesia stop impor aspal pada 2024?. Atau. Apakah semua ini hanya merupakan sebuah permainan politik dari pencitraan pak Jokowi saja untuk menunjukkan bahwa beliau berkuasa, dan bisa berbuat apa saja?.
Adapun hasil dari analisa dan pengkajian mengenai gagalnya pak Jokowi stop impor aspal pada 2024 adalah sebagai berikut:
- Keputusan pak Jokowi mengenai Indonesia akan stop impor aspal pada 2024, diperkirakan hanya merupakan wacana dan pencitraan semata. Karena apabila pak Jokowi serius ingin mengembangkan industri aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor, maka sejatinya, keputusan yang seharusnya pak Jokowi ambil dengan tegas dan berani adalah Indonesia harus mampu berswasembada aspal pada tahun 2045. Dan bukan Indonesia stop impor aspal pada 2024.
- Indonesia sudah mengimpor aspal selama 45 tahun. Indonesia sudah 79 tahun merdeka. Dan Indonesia sudah 7 kali berganti presiden. Tetapi mirisnya, Indonesia masih belum mampu berswasembada aspal. Fakta ini dengan terang telah berbicara kepada kita, bahwa sejatinya Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton. Seandainya Indonesia mau, mungkin sudah sejak lama aspal Buton telah menjadi tuan rumah di negerinya sendiri.
- Mengapa Indonesia tidak memiliki kemauan politik untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton? Karena Indonesia sudah masuk sangat dalam ke jurang perangkap dan jebakan zona nyaman aspal impor, sehingga Indonesia sudah tidak mampu untuk dapat keluar lagi. Apa buktinya?. Buktinya adalah meskipun harga aspal impor mahal, dan harganya akan naik terus setiap tahunnya. Tetapi anehnya, Indonesia tidak mau beralih ke aspal Buton yang memiliki potensi harganya bisa lebih murah.
- Pak Jokowi sudah pernah datang berkunjung ke Pulau Buton. Pak Jokowi tidak mampu berbuat apa-apa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Buton dengan berupaya untuk mengembangkan industri aspal Buton. Jadi pertanyaannya adalah untuk apa pak Jokowi bersusah payah datang ke Pulau Buton, kalau pak Jokowi tidak mampu menyejahterakan rakyat Buton?. Apakah pak Jokowi memang benar-benar tidak mampu, atau tidak mau?.
- Pak Jokowi pernah bertanya: “Mengapa Indonesia mengimpor aspal?. Padahal jumlah deposit aspal alam di Pulau Buton sangat besar”. Mengapa pertanyaan ini tidak pak Jokowi jawab sendiri? Bukankah pak Jokowi sebagai seorang presiden adalah sosok yang paling tepat dan bertanggung jawab untuk menjawab pertanyaan ini? Akhirnya sampai saat ini, pertanyaan tersebut telah menjadi sebuah pertanyaan abadi. Karena tidak ada satupun orangpun yang mau dan berani menjawabnya.
- Ada masukan dan usulan dari seorang ahli hukum pertambangan agar pemerintah menunjuk dan menugaskan sebuah perusahaan BUMN untuk menangani dan mengelola aspal Buton. Tetapi rekomendasi ini tidak mendapatkan tanggapan dari pemerintah. Adapun masukan ini sudah sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33, Ayat 3. Seharusnya aspal Buton ini dikelola oleh negara untuk kepentingan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat Indonesia. Mengapa usulan yang bagus ini telah dianggap hanya sebagai angin lalu saja?
- Pertamina adalah sebuah perusahaan BUMN yang mendapatkan mandat dari pemerintah untuk memenuhi kebutuhan BBM di dalam negeri. Dan Pertamina juga memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan aspal di dalam negeri. Mengapa pak Jokowi tidak mau menunjuk dan menugaskan Pertamina untuk berswasembada aspal? Pertamina sebagai perusahaan kelas dunia pasti akan mampu berswasembada aspal untuk mengsubstitusi aspal impor.
Jadi apa kesimpulan dari hasil analisa dan pengkajian ini? Kesimpulannya adalah kalau pemerintah memang serius ingin berswasembada aspal, maka pemerintah wajib menunjuk dan menugaskan Pertamina untuk membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton. Mengapa harus Pertamina? Karena pada tahun 2020, Pertamina telah melakukan studi kelayakan untuk membangun pabrik-pabrik ekstraksi aspal Buton. Hal ini berarti Pertamina sudah siap menerima tugas mulia dari pemerintah untuk mensubstitusi aspal impor dengan aspal Buton.
Adapun hasil dari studi kelayakan dari RTC Pertamina tersebut telah dipublikasikan kepada masyarakat untuk menunjukkan, bahwa sejatinya harga aspal Buton ekstraksi lebih murah daripada harga aspal impor. Oleh karena itu, pemerintah sudah pasti tidak mungkin akan salah pilih untuk menunjuk dan menugaskan Pertamina untuk mengelola aspal Buton untuk mensubstitusi aspal impor. Karena hal ini sudah sangat sesuai dengan UUD 1945, Pasal 33, Ayat 3.
Di sisi lain, apabila pemerintah tidak serius ingin berswasembada aspal, maka rakyat hanya ingin tahu, sampai kapan Indonesia akan berani impor aspal terus? Dan sampai harga berapa Indonesia akan masih mampu membelinya? Bagaimana dengan rasa harga diri Indonesia sebagai negara yang telah merdeka dan berdaulat?
Ikuti tulisan menarik Indŕato Sumantoro lainnya di sini.
